PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau, sampai saat ini belum bisa memastian berapa Sisa Langsung Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2022. Karena hingga saat ini masih terus berjalan realisasi anggaran dan penggunaan anggaran pembangunan di Provinsi Riau, sesuai dengan anggaran yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra mengatakan, SILPA Riau tahun 2022, menunggu pengeluaran dan pemasukan anggaran pada akhir tahun 2022. Di mana pada pekan pertama bulan Desember ini, masih terus berjalan hingga akhir bulan Desember.

“SILPA belum bisa kita hitung, karena masih ada uang masuk dan uang keluar. Masih banyak pembayaran yang dilakukan, termasuk pendapatan bisa diterima. Yang jelas kewajiban sudah dilakukan, tentinya selisih antara pendapatan belanja dan pengeluaran itu yang akan menjadi SILPA,” ujar Indra, Selasa (6/12).

Dijelaskan Indra, hingga pekan pertama Desember 2022, realisasi APBD Riau sudah mencapai 76,64 persen, sedangkan untuk realisasi pembangunan masih dalam tahap penghitungan. Namun, pada akhirnya nanti realisasi keuangan akan di sinkronkan dengan pembangunan.

“Realisasi keuangan tentunya akan terus bergerak setiao harinya, kalau banyak yang mengajukan permintaan pembayaran pada awal minggu ini tentunya akan semakin tinggi realisasi. Sekarang realisasi keuangan sudab mencapai, 76,64 persen, atau 7,6 Triliun,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau, Syamsuar menjelaskan, ia meminta seluruh OPD untuk menggesa kegiatan yang bersumber dari DAK, termasuk juga meminta agar realisasi APBD Riau juga digesa. Gubri Syamsuar mengatakan, untuk realisasi APBD Riau hingga akhir November lalu realisasi keuangan baru 71 persen lebih dan realisasi fisik 84 Persen lebih. 

"Untuk realisasi kegiatan, terkait dengan penggunaan anggaran masih 71 persen lebih, tapi sebenarnya sudah 80 persen, tapi karena petugas lambat masukkan ke sistem monev, jadi datanya belum tercatat," jelas Gubri.

Gubri menegaskan, pihaknya sudah meminta OPD untuk segera memperbaiki dan mengecek semua kegiatan keuangan, karena realisasi keuangan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. 

"Tadi kita sudah minta OPD-OPD itu untuk segera mengecek khususnya kegiatan keuangan, karena untuk kegiatan fisik sudah tinggi. Dan selain itu realisasi keuangan yang nantinya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat," tegas Gubri pekan lalu.