PEKANBARU - Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi mengungkapkan perlu adanya pengendalian terhadap ketersediaan bahan pangan untuk menekan inflasi Bumi Lancang Kuning. 

Hal tersebut, disampaikan Syahrial dalam konfrensi pers usai pengumuman informasi terkait perkembangan virus corona (covid-19) di Provinsi Riau, Senin (18/5/2020) sore, di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. 

"Tadi sudah berlangsung video conference dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), ada asumsi bahwa perlu dilakukan pengendalian terhadap ketersediaan bahan pangan untuk menekan terjadinya inflasi, kata Syahrial Abdi. 

"Oleh karena itu, pertemuan intens yang dilakukan TPID merupakan bentuk evaluasi dari hari ke hari, kemudian pencermatan baru karena daerah kita, sumber pangannya dari provinsi tetangga. Oleh karena igu, yang perlu dipastikan adalah menjaga kepastian dari rantai distribusi logistik," tambahnya. 

Selain itu, kata Syahrial, TPID juga mencermati kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi terbaru dari suku bunga yang turut berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. 

Sbelumnya, dalam pertemuan dengan TPID yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Senin (18/5/20), Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Riau Teguh Setiadi mengatakan bahwa penyumbang terbesar inflasi Riau bersasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 

Lebih rinci, ia menyebut bahwa komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras dan beras menjadi komoditas penyumbang terbesar inflasi. 

"Adapun rincian komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni beras 3,93 persen, cabai merah 1,19 persen, daging ayam ras 0,95 persen, telur ayam ras 0,87 persen dan bawang merah 0,60 persen," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, Provinsi Riau masih bergantung kepada daerah lain.  

"Misalnya beras, kata Teguh, Riau masih bergantung kepada Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. (MCR/ger)