PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid mengusulkan untuk dibentuk Panitia khusus (Pansus) untuk mengawal program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal tersebut karena saat ini, program PSR ini dirasa belum maksimal.

"Saya rasa perlu dibentuk pansus untuk mengawal program PSR ini," kata Abdul Wahid saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar, Jumat (18/11/2022).

Lebih lanjut dikatakannya, dari data yang ia miliki, program bantuan dana PSR yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) cukup rumit dalam pengajuannya. Dimana untuk mendapatkan dana tersebut, petani harus menyiapkan syarat hingga 38.

"PSR ini ada 38 syaratnya. Terlalu banyak betul syaratnya," ujarnya.

Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS Sunari yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, hingga saat ini realisasi PSR di Indonesia mencapai 257.862 ha dengan jumlah pekebun sebanyak 112.925 orang.

"Dana yang tersalur sebesar Rp7,05 triliun," katanya.

Sementara itu, Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dana bantuan untuk PSR sebesar Rp30 juta perhektare tersebut dirasa saat ini kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Gubri Syamsuar.

Dilanjutkan Gubri, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.