PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir gubernur, Kamis (10/11/2022).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmy Amri, menjelaskan terdapat empat faktor yang mempengaruhi APBD Tahun 2023. 

Diketahui, anggaran APBD yang ditargetkan pada Tahun 2023 ini sebesar Rp9,83 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 sebesar Rp8,65 triliun lebih dan tentunya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,18 triliun atau 0,14 persen.

Adapun faktor yang mempengaruhi APBD Provinsi Riau Tahun 2023 yaitu, kerangka ekonomi makro daerah, kondisi dan proyeksi ekonomi global, kondisi ketenagakerjaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, terkait kerangka ekonomi makro daerah terdapat tujuh prioritas pembangunan di tahun 2023 yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya ketahanan pangan daerah.

"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, meningkatnya wisatawan mancanegara, kenyamanan wisatawan mancanegara,  meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmy Amri saat menyampaikan laporan Banggar DPRD tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2023. 

Ia juga menjelaskan, kondisi perekonomian Provinsi Riau ditunjukkan dengan melihat kinerja yang berkaitan dengan berbagai indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, pengangguran, investasi dan sebagainya.

"Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 2,82 persen hingga 3,49 persen. Sektor kontruksi naik sebesar 38,9 persen, real estate 18,16 persen dan jasa pendidikan naik sebesar 7,5 persen," jelasnya.

Sedangkan, untuk proyek inflasi Riau pada Tahun 2022 dalam RPJMD sebesar 2,21 persen. Namun, per - September 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,86 persen. 

"Hal ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga tarif listrik, rokok filter, bensin, bahan pangan dan lain-lainnya," ungkap Kelmy.

Sedangkan, untuk faktor kondisi dan proyeksi ekonomi global saat ini mengalami realitas pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Menurutnya, melindungi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan ini menjadi faktor kunci menjaga kondisi ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Riau.

Kemudian, untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau terus membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,40 persen dan turun sebanyak 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

"Angka TPT Riau juga terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera dan Nasional, masing - masing 5,13 persen dan 5,83 persen," lanjutnya.

Lalu, dari faktor kondisi kesejahteraan masyarakat di Riau menunjukkan trend membaik ditengah pemulihan ekonomi.

"Pemprov Riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan dan pengguna BBM lainnya," ujar Kelmy.

Selain itu, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan meningkat. Peningkatan jni seiring dengan membaiknya harga komoditi sawit, sub sektor pembentuk NTP disamping komoditas lainnya.

"NTP sub sektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45 persen dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.

Kenaikan NTP yang mengindikasikan peningkatan pendapatan petani, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan wilayah pedesaan.