PEKANBARU - Badan Anggaran (DPRD) Provinsi Riau mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Setelah diketok palu, APBD Riau 2023 mencapai Rp 9,83 triliun dalam Rapat Paripurna Hasil Kerja Banggar. 

Pimpinan Sidang, Yulisman, usai sidang paripurna menyampaikan tahapan RAPBD di DPRD Riau sudah rampung. 

"Selanjutnya kita tunggu tahapan di Kemendagri ya, itu nanti ada evaluasi dan lainnya," kata saat dijumpai usai pimpin rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir gubernur, Kamis (10/11/2022).

Yulisman menyampaikan, adanya defisit sekitar Rp 600 miliar ini tentu terdapat pengurangan anggaran Pemprov Riau. Maka, perlu ada prioritas yang sesuai dengan yang berkembang di masyarakat.

"Tak boleh keluar dari yang ada di RPJMD. Tentu situasinya berkembang juga pasca Covid-19 banyak program prioritas pemerintah yang tertunda," ungkap Yulisman.

"Intinya APBD sudah dikaji dengan Banggar dan TAPD, antara DPRD dengan Pemprov. Dimana hal ini sudah melalui tahapan dan evaluasi bersama," imbuh Yulisman.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil kerja Banggar dengan menyampaikan hal ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

"Kita akan dilakukan fasilitasi menteri dalam negeri. Semoga nanti cepat selesainya," harap Syamsuar saat ditemui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Riau

Pihaknya juga akan melakukan proses percepatan kegiatan lainnya, salah satunya dengan melakukan tenderisasi lebih cepat pada tahun ini.

"Supaya pekerjaannya terkait dengan fisik dapat lebih cepat penyelesaiannya pada tahun 2023 yang akan datang," ujarnya.

Terkait program yang difokuskan dari APBD 2023 Provinsi Riau, Syamsuar menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap menyesuaikan dengan program prioritas.

"Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," tandasnya.