PEKANBARU - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pemilu 2024 menjadi atensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat kunjungan ke Pekanbaru, kemarin dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) seluruh kepala daerah, camat dan lurah serta kepala desa.

Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal mengatakan, Bawaslu punya fokus khusus terhadap netralitas ASN ini. Antisipasi terjadi pelanggaran itu, Bawaslu sudah mengundang kepala daerah beberapa waktu lalu.

"Bawaslu sudah pernah mengundang Gubernur Riau dan Sekdaprov Riau untuk hadir dalam pertemuan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN pada September lalu di Bali," kata Alnofrizal, Rabu (09/11/2022).

Kata Alnofrizal, yang hadir ketika itu adalah Sekdaprov Riau dan menandatangani pakta integritas tersebut.

"Intinya, Bawaslu Riau akan mengawasi netralitas ASN ini untuk Pemilu 2024 sekaligus Pilkada 2024," jelas Alnof.

Ia menegaskan, ASN tidak boleh ikut kampanye dan menguntungkan kepada salah satu calon. Ia juga mengingatkan ASN agar hati-hati bermedia sosial. Sebab, kalau tidak bijak, bisa berpotensi melakukan pelanggaran.

Apalagi saat ini menurut Alnof, sudah ada SKB Netralitas ASN yang ditandatangani 5 lembaga yakni Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Dan di Riau, rencananya kita akan mengundang Gubernur, dan juga kepala daerah se-Riau untuk deklarasi netralitas ASN ini," jelasnya.

Adapun contoh potensi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada itu, menurut Alnof, membuat postingan, share, komen bahkan gabung dalam grup pemenangan pasangan calon presiden, gubernur, wali kota, Bupati dan caleg.

"Memposting foto bersama di akunnya dan dapat diakses publik dengan calon peserta pemilu dan pilkada dan juga timses," jelasnya.