PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa salah satu upaya pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Untuk itu ia mengharapkan, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Satgas PMK di Provinsi Riau dapat meningkatkan pemahaman Satgas mengenai pencegahan dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengendalian penyakit mulut dan kuku tersebut.

"Ini lah hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan di dalam kesempatan ini,  semoga Satgas bisa bekerja cepat dan tepat tangani PMK," katanya, di Pangeran Hotel Pekanbaru, Senin (17/10/22).

Edy Nasution menyampaikan sebagaimana diketahui Provinsi Riau merupakan salah satu daerah tertular PMK yang dinyatakan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Akan tetapi terang dia, saat ini sudah ada tiga kabupaten di Riau yang sudah dinyatakan zero case PMK. Yakni Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, terdapat pula tiga daerah yang masih bebas PMK, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"PMK perlu menjadi perhatian bersama, karena dampak dari mewabahnya PMK ini tidak hanya mendeteksi hewan, namun juga berdampak pada stabilitas perekonomian negara, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat," ucapnya.

Wagubri menjelaskan, PMK memiliki tingkat penularan yang tinggi ke ternak lainnya hingga mencapai 100 persen dan kematian mencapai 5 hingga 10 persen.

Oleh karenanya, perlu upaya yang tepat dan ketat dari tim Satgas dalam mengendalikan kasus PMK di Provinsi Riau.

"Semoga kegiatan Monev ini dapat mempercepat penurunan kasus PMK di Riau," tutupnya.