PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemda dan peran serta masyarakat.

Oleh sebab itu jelasnya, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi di daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

Selanjutnya, menggunakan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mempertajam sasaran program ataupun memastikan penduduk miskin ekstrem dan kantong kemiskinan ekstrem terintervensi program kemiskinan dengan penandatanganan komitmen prioritas intervensi.

"Mohon penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi komitmen bersama," ucapnya, dalam rapat penajaman penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau, berlangsung di Kediaman Wagubri, Senin (17/10/22).

Dalam kesempatan itu, Wagubri meminta agar kepala OPD membuat roadmap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, lalu menyusun upaya terobosan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan melakukan langkah-langkah konvergensi instrumen kebijakan pusat dan daerah. 

Disamping itu, ia juga meminta dalam penyelesaian permasalahan penanganan kemiskinan ekstrem ini agar mengutamakan penyelesaian exclusion error atau salah sasaran.

Dia menjelaskan, sesuai rekomendasi LHP BPK bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) juga harus mampu menyajikan data untuk dianalisis sebagai upaya untuk penguatan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. 

Karena itu sebutnya, basis data P3KE digunakan sebagai dasar pelayanan berikut dengan pengembangannya. Sehingga tim teknis berperan sebagai perumus rancangan kebijakan terkait pengembangan PUSKESOS di Provinsi Riau. 

"Perlu memberikan dukungan fiskal dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengkolaborasikan dengan sumber dana Non APBN (CSR dan philanthropy)," tutupnya.