PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa proses penempatan tugas seorang pejabat tinggi negara pada setiap instansi merupakan suatu hal yang biasa. 

Ia menerangkan, adanya mutasi dan perpindahan bisa terjadi kapan saja terlebih kepada level managerial, hal tersebut juga berlaku di institusi BPK Perwakilan Riau.

Yakni telah dilakukan pergantian jabatan Kepala BPK Perwakilan Riau yang lama Widhi Widayat dimutasi menjadi kepala BPK Perwakilan Yogyakarta, selanjutnya digantikan oleh Indria Syzinia.

Gubernur Riau ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi Kepala BPK Perwakilan Riau yang lama Widhi Widayat yang telah memberikan kontribusi bagi Provinsi Riau dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Riau.

Pada kesempatan itu, Gubri juga menyampaikan selamat bertugas kepada Widhi Widayat dan tetap berkarya di tempat yang baru dengan membawa citra dan kenangan yang terbaik bagi Provinsi Riau.

"Kalau sudah berpindah tugas semoga Riau dikenal sepanjang masa, jasa Pak Widhi akan kami ingat," tuturnya, di Kantor BPK Perwakilan Riau, Kamis (6/10/22).

Selain itu, mantan Bupati Siak ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas laporan keuangan yang telah mengantarkan Pemprov Riau mendapatkan penghargaan dinilai opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 kali berturut-turut.

Syamsuar menyebutkan bahkan saat ini BPK Perwakilan Riau sedang melakukan audit kinerja yang tentunya bagi pemerintah sangat berguna untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang dirasakan masih terjadi beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

"Rekomendasi yang konsumtif dan membantu pemerintah Riau sangat kami harapkan untuk memperbaiki kelemahan tersebut," ucapnya.

Datuk Seri Setia Amanah ini mengaku pemerintah provinsi akan terus memperbaiki tata kelola keuangan pemerintahan daerah. 

Karena ia menyadari tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan Pemprov Riau dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk itu melalui kehadiran BPK Riau kami melakukan evaluasi dan sekaligus mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah pengelolaan aset dan segera mungkin tentunya melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.