PEKANBARU- Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan bangsa yang bersifat multidimensi, karenanya harus ditanggulangi secara sistematis dan terencana. 

Hal itu disampaikan Wagubri saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (3/10/2022). 

Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, Wagubri menyebutkan dalam pengentasan kemiskinan juga perlu bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, efektifitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Menurutnya penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

"Kata kuncinya adalah koordinasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan, kita yang ada di provinsi dan kabupaten tidak mungkin ini (pengentasan kemiskinan) bisa kita laksanakan tanpa kita melaksanakan koordinasi dengan baik," jelas Wagubri. 

Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov), lanjut Edy Nasution, telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui surat keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 1442/X/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. 

Wagubri menginstruksikan kepada seluruh TKPK Provinsi Riau untuk dapat menjalankan tugas, utamanya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan baik, sehingga target pada 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen bisa terwujud. 

"Saya selaku Ketua TKPK Provinsi Riau menginstruksikan kepada seluruh unsur TKPK Provinsi Riau agar dapat menjalankan tugas ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara baik," pungkas Wagubri.