PEKANBARU- Presiden RI, Joko Widodo menginginkan kemiskinan ekstrem di tanah air bisa turun menjadi nol persen pada tahun 2024. Terkait hal itu, diharapkan percepatan harus dilakukan dengan cermat mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi lainnya terhadap keluarga yang masih berada di dalam posisi sebagai kemiskinan ekstrem. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau menerima data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy. 

Data P3KE tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI, Andie Megantara kepada Gubernur Syamsuar yang ditandai dengan penandatangan bersama, diserahkan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022 di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (3/10/2022). 

Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam rangka pelaksanaan pengawasan program–program pemerintah, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy secara virtual menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem, maka presiden menugaskan Menteri PMK memastikan bahwa target atau sasaran dari rumah tangga miskin betul-betul akurat. 

Hal itupun akan dilakukan dalam bentuk  Pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berbentuk by name by address. 

"P3KE ini adalah bentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dengan sumber dari berbagai data yang sudah ada, baik itu data BKKBN, DTKS Kemensos, maupun data yang lainnya," jelas Muhadjir Effendy. 

Ia berharap data P3KE betul-betul akurat untuk menangani kemiskinan ekstrem di tanah air. Dengan data by name by address per desa diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga tidak ada penggunaan dana daerah diluar sasaran. 

"Kita mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk mengawal dari hari ke hari, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar atau tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul akurat dari berbagai penjuru, sehingga target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah hilang," pungkas Muhadjir Effendy. 

Sementara itu, Gubernur Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. 

Menurutnya, sangat diperlukan unsur non pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarkat utamanya dalam percepatan kemiakinan ekstrem. 

Apalagi, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan persoalan inflasi merupakan kerja kolaborasi, yang memerlukan dukungan dari unsur TNI/Polri, swasta, hingga masyarakat. 

"Pemerintah menyadari bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur non pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut," tutup Gubri.