PEKANBARU- Siak menjadi kabupaten terbaik satu, sekaligus mendapatkan penghargaan kabupaten paling inovatif dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2022. 

Selanjutnya, terbaik dua yakni Kabupaten Kampar, terbaik tiga Kabupaten Kepualuan Meranti, terbaik empat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sekaligus kabupaten paling inspiratif dan paling replikatif, serta juga diberikan penghargaan kepada PT RAPP atas kontribusi dalam intervensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. 

Atas dedikasi dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Lancang Kuning, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution memberikan penghargaan. 

Penghargaan diberikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2022, yang ditaja oleh Bappedalitbang Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (3/10/2022). 

Gubernur Syamsuar mengucapkan tahnia kepada kabupaten terbaik yang telah mendapatkan penghargaan dalam percepatan penurunan stunting, apalagi di tahun 2024 Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia harus bebas dari kemiskinan ekstrem. 

"Sebab kerja penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi ini bisa berkolaborasi, baik pemerintah, TNI/Pokri, swasta, hingga masyarakat. Kalau ini dikerjakan secara bersama dengan cara berkolabokrasi ini akan tuntas," imbuh Gubri. 

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 2,04 persen atau sekitar 5,59 juta jiwa. 

Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau sebesar 1,40 persen atau sebanyak 100,33 ribu jiwa yang diukur berdasarkan garis kemiskinan dari Bank Dunia. 

Gubernur Syamsuar membeberkan, tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2022 adalah sejumlah 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa dan Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau 483,03 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 605.912,- perkapita per bulan. 

"Pemerintah menyadari bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, unsur Non Pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut," jelas Gubri Syamsuar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

"Mari bersama-sama dengan komitmen yang kuat kita jadikan ini sebagai kerja bersama sehingga setiap strategi, kebijakan dan program yang dijalankan berdasarkan pada data yang akurat dan diarahkan pada sasaran dan lokus yang tepat," pungkas Gubernur Syamsuar. 

Secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan saat ini merupakan komitmen bersama dalam upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting hingga tahun 2024. 

"Bahkan bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, atau dengan kata lain Indonesia ditahun 2024 harus nol kemiskinan ekstrem," imbuh Muhadjir.