Pekanbaru - Terdapat tiga aksi yang akan difokuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau terkait pemeriksaan pendahuluan kerja atas efektivitas pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)  tahun anggaran 2019 sampai dengan semester I 2022 dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

“Pertama adalah, perizinan khususnya kebijakan satu peta. Selanjutnya aksi tata kelola keuangan Negara khususnya untuk efektifitas UKPBJ dan e-katalog. Terakhir, aksi penegakan hukum, merit sistem dan zona integritas,” ungkap Kepala Subauditorat Riau II BPK Provinsi Riau, Handrias Haryotomo di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur, Rabu, (28/9/2022)

Menurutnya, hal diatas tersebut merupakan area potensial yang pihaknya telah dalami saat pemeriksaan pendahuluan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci

“Dipemeriksaan terinci kami akan tentukan mana yang akan menjadi area kunci yang itu akan kami perdalam,” jelas Handrias

Lebih lanjut, Handrias mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKtidak  hanya mengenai laporan keuangan saja. Namun juga BPK juga akan melihat dan menilai mengenai sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun Kabupaten/Kota

“Dipemeriksaan ini kami juga akan menilai secara keseluruhan. Tidak hanya kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemprov Riau, tapi juga bagaiamana dukungan dari pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota untuk Pemprov Riau dalam melaksanakan implementasi Stranas PK,” terangnya

Selain itu juga, Handrias mengatakan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan optimalisasi keuangan Negara termasuk Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan program - program kerjanya

“Apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kami akan melihat apakah dukungan anggaran tersebut sudah bisa menghasilkan output yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk program dan aksi Stranas PK secara baik di seluruh daerah khususnya Riau,” tutup Handrias