PEKANBARU- Peyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada desa merupakan mata rantai yang tidak bisa perperan sendiri. 

Suksesnya penyaluran BKK provinsi kepada desa tergantung kekompakan antara keduanya. Yang mana, desa dianggap penting dalam mengoptimalkan tercapainya tujuan prioritas gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau periode 2019-2024 itu. 

Agar senada dan tepat sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa (PMD) dan Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Riau menggelar workshop Optimalisasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa, di Aula Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, Selasa (27/9/2022). 

Dalam hal ini, Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy bertindak sebagai mentor mengatakan, dana BKK provinsi kepada desa sudah berlangsung puluhan tahun di Bumi Lancang Kunig. Diharapkan bantuan yang diberikan provinsi dapat berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. 

"Dalam persoalan penyaluran BKK ini, paling tidak hal tenis yang perlu didukung yakni tim penyusunan, tim penyaluran dan tim pengawasan, sebab tiga aspek ini penting untuk mengevaluasi BKK provinsi kepada desa," jelas Masrul Kasmy. 

Hal serupa juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pemerintahan, Hukum, dan SDM, Yurnalis Basri mengatakan BKK provinsi kepada desa tidak bisa dikerjakan hanya oleh Pemprov Riau semata, namun perlu dukungan dan kolaborasi dari pemerintah desa. "Ini mata rantai yang harus dikerjakan secara bersama," ujar Yurnalis. 

Hadir dalam workshop tersebut Dinas PMD Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Riau.