Pekanbaru - Bersempena dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dalam hal ini melalui Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy menekankan tiga poin penting.

Pertama untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematus lengkap (PTSL)

"Dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saat ini calaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau 64,7 persen. Untuk mencapai target 100 persen pada 2025 harus menyusun strategi yang terbaik," ujar Masrul Kasmy di Halaman Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru. Senin, (26/9/2022)

Adapun selain mengejar target diatas, menjaga kualitas produk yang dihasilkan juga perlu diperhatikan sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan menimbulkan residu

"Dalam rangka percepatan PTSL saya mengajak Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau penghapusan BPHTB," jelasnya

Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertahanan dengan reforma agraria dan pemberantasan mafia tanah

Asisten I melihat konflik pertanahan sering timbul akibat adanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, skema reforma agraria dengan mendistribusikan tanah - tanah kepada masyarakat dipandang dapat menjadi salah satu solusi

"Adapun target redustribusi tanah tahun 2022 sebanyak 424.510 bidang. Ini harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan," ucapnya 

Masrul Kasmy juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama - sama memberantas mafia tanah.

"Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan emlat pilar dalam pemberantasan mafia tanah ini yaitu Kementerian ATR/BPN Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Badan Peradilan," tegasnya

Poin ketiga ialah untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mana perlu adanya sinergi antar stakeholder terkait , Badan Otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan demi menunjang kelancaran program IKN ini

"Saat ini telah diselesaikan empat materi teknis RDTR IKN dan lima lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022," tutupnya

Terakhir, Asisten I berharap percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang menyebabkan layanan yang transparan, efektif, cepat dan efisien kepada masyarakat dapat terwujud.

Sejalan sebagaimana dengan tema perayaan kali ini yaitu 'Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh'