PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjadi satu di antara kepala daerah yang berkesempatan memberikan testimoni untuk perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama pemerintah daerah.

Melalui video taping yang ditayangkan dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama optimalisasi pajak, Gubri mengatakan bahwa sinergi dalam bidang pemerintahan harus selalu terjaga. 

Menurut orang nomor satu di Riau ini, hal tersebut dalam rangka untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, guna menciptakan good governance di Indonesia.

"Melalui perjanjian kerjasama antara Pemprov Riau, DJP dan DJPK menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan sinergi tersebut," katanya, Kamis (15/9/22).

Selain Gubri, Bupati Pelalawan Zukri Misran juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan testimoni. Zukri mengaku mendukung penuh perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan, DJP, DJPK dalam rangka untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah di Kabupaten Pelalawan.

Ia berharap, dengan kerja sama ini pertukaran, pemanfaatan data dan informasi perpajakan serta data perizinan, data informasi lainnya, penyampaian data informasi keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan wajib pajak dan pemanfaatan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perpajakan dapat lebih optimal.

"Semoga pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perpajakan dapat lebih optimal," ucapnya.

Kemudian, Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari menambahkan, perjanjian kerja sama ini sebagai salah satu langkah mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah.

"Perjanjian kerjasama DJP, DJPK dan Pemda menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkannya kerja sama ini akan memperkuat basis perpajakan baik pajak daerah maupun pajak pusat yang meliputi subjek pajak maupun objek pajaknya," tutupnya.