PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. 

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Joni Irwan mengatakan, Pemprov Riau telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi 468 jabatan administrasi. Kemudian, melakukan pelantikan jabatan fungsional penyetaraan sebanyak 466 orang. 

"Sedangkan kabupaten/kota, total jabatan struktural yang telah disederhanakan menjadi jabatan fungsional sebanyak 3.683 dan telah melaksanakan pelantikan sebanyak 3.329," ungkap Joni saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 di Pekanbaru, Rabu (31/08/2022).

Menurut Joni Irwan, dari data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah berjalan dengan baik.  

"Dengan dilaksanakannya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan maka terjadi transformasi organisasi dari struktural menjadi fungsional dan penyesuaian sistem kerja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Riau Kemal mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses penyederhanaan struktur organisasi. Kemudian, dilanjutkan dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. 

"Yang perlu kita lakukan saat ini adalah merubah maindset budaya kerja struktural yang selama ini kita gunakan dirubah dengan jabatan fungsional," ungkap Kemal.

Ia menyampaikan, satu-satunya provinsi yang telah melaksanakan pilot project dalam hal perubahan mekanisme kerja pasca dilaksanakan penyetaraan ini yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kemal menginginkan Provinsi Riau juga bisa diajukan sebagai pilot project di Pulau Sumatera untuk proses perubahan mekanisme kerja ini. 

"Semoga ini bisa kita laksanakan, jika di Pulau jawa pilot projectnya ada di Jawa Tengah. Maka di Sumatera kita berharap Provinsi Riau dapat terpilih untuk melaksanakan program pilot project tersebut," ujarnya.

Selain itu, pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan bertambahnya pengetahuan terkait permenpan-RB ini. 

"Kami harap para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh - sungguh agar kinerja kita dalam jabatan fungsional ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya," harap Kemal. 

Untuk diketahui, reformasi birokrasi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemantapan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu, penyederhanaan struktur organisasi. 

Ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021. Tentang penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

Kemudian, penyetaraan jabatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB  Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan penyesuaian sistem kerja.