JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menemui Wakil Menteri Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) RI, Budi Arie Setiadi. Pertemuan ini dalam rangka untuk melaporkan perkembangan kemajuan desa yang ada di Riau.

Syamsuar menuturkan, selain melaporkan perkembangan desa, kunjungan ke Kemendes PDTT itu juga sekaligus minta petunjuk terhadap indikator kemajuan desa. 

Di kesempatan itu, Syamsuar juga menyampaikan laporan adanya sejumlah permasalahan terkait indikator perkembangan kemajuan desa di Riau.

Ia menerangkan, pihaknya telah membuat usulan terhadap adanya perubahan indikator yang diharapkan juga bisa disetujui oleh Kemendes PDTT. 

"Contohnya, desa sangat tertinggal di Riau ini berada di hutan lindung, sementara di hutan lindung belum ada infrastruktur jalan darat. Termasuk daerah yang sulit  [ditempuh], karena aksesnya melalui sungai," ucapnya, di Jakarta, Kamis (28/7/22).

Syamsuar mengungkapkan, karena berada di kawasan hutan lindung, akses desa tersebut jauh dari puskesmas, dan jarang petugas kesehatan ada di desa. Kemudian, juga internet tidak bisa, dan beberapa indikator lainnya.

"Misalnya seperti internet beliau (Wamendes PDTT) akan mengusulkan ke Kementerian Kominfo agar bisa mensupport ini (desa) belum yang belum memiliki internet," ucapnya.

"Untuk nakes terutama dokter, kita usulkan indikator dokter melakukan peninjauan ke desa sekaligus pelayanan ke desa, untuk mengetahui adanya masyarakat yang sakit. Bukan berarti nakes tinggal di desa, tapi mereka turun ke desa yang ditentukan harinya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Gubri menambahkan, sejak tahun 2019 lalu, Pemprov Riau telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus desa termasuk untuk  BUMDes, stunting, masyarakat miskin, posyandu dan lain lain. Bantuan Keuangan Khusus itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa di Riau. 

Untuk itu terangnya, dari pertemuan itu, jika ada kendala dalam penyaluran bantuan keuangan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Riau bisa berkonsultasi dengan Kemendes PDTT.

"Alhamdulillah desa maju meningkat, diharapkan tahun 2024 ini lebih banyak lagi desa mandirinya. Itu barangkali langkah yang disampaikan ke Pak Wamendes PDTT, baik dalam rangka desa mandiri termasuk mengurangi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal," ungkapnya.

"Itu barangkali pokok-pokok yang disampaikan, sekaligus bisa diberikan solusi. 

Kami akan mengadakan pelatihan penyamaan persepsi dengan pemerintah desa, tadi diminta Pak Wamendes PDTT dan stafnya siap mendampingi," tutupnya.

Untuk diketahui, Progam Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan BKK kepada 1.591 desa yang ada di Provinsi Riau sebesar Rp200 juta per desa.

Tahun 2020, mengalami penurunan disebabkan dampak pandemi Covid-19. Sehingga BKK yang disalurkan sebesar Rp85 juta per desa.

Sementara ditahun 2021, BKK yang disalurkan kembali naik menjadi Rp100 - Rp150 juta per desa. Jumlah tersebut disalurkan berdasarkan klasifikasi terhadap BUMDes dengan empat kategori, yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju.