PEKANBARU - Persoalan harga kelapa sawit yang terus tergilas pasca pencabutan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi atensi khusus dalam rapat kordinasi Gubernur se Sumatera, yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan bahwa persoalan harga sawit ini menjadi konsen seluruh gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kelapa sawit.

"Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatikan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," kata Rohidin.

Tidak jauh berbeda dengan Riau, pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu juga banyak yang terancam tutup.

"Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan walikota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," jelasnya.

Sedangkan berdasarkan pengamatanan, hancurnya harga sawit ini bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia. Hingga berujung pada pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, pelarangan ekspor tersebut tak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

Lantas, setelah pelarangan ekspor CPO tersebut dicabut, nyatanya harga kelapa sawit justru semakin tergerus.

"Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit ini banyak, ini dampak nya akan luas," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan persoalan sawit pada forum ini telah disepakati sebagai persoalan yang harus disikapi dengan cepat.

"Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi, tadi sudah kami sampaikan ke pak Wamendagri dan akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi," kata Gubri Syamsuar.