PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan pendataan tenaga honorer. Hasilnya ada 19.690 tenaga honorer yang terdata dalam berbagai bidang di bawah tanggung jawab Pemprov Riau. 

Sebanyak 19.690 tenaga honorer tidak hanya bekerja di dinas, badan biro lingkungan Kantor Gubernur Riau. Melainkan tenaga kependidikan yang tersebar di kabupaten kota di Riau. 

"Sudah kita data. Jumlahnya ada 19.690. Yang paling banyak itu guru bantu yang tersebar di daerah-daerah," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (28/6/22). 

Menurut Ikhwan jumlah tenaga honorer paling banyak di Dinas Pendidikan yakni 13.284 tenaga administrasi. Dinas Pendidikan sendiri memilki Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian, untuk guru honorer yang juga tersebar di kabupaten kota mencapi 8 ribu lebih. 

Hasil pendataan ini papar Ikhwan lagi sudah disampaikan kepada Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar. Kemudian, juga telah dilaporkan kepada kementerian terkait.

Terkait adanya keinginan orang nomor satu di Riau menjadikan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurut Ikhwan bahkan sudah disampaikan pada pertemuan dengan pemerintah pusat dan Gubernur se-Indonesia beberapa waktu lalu. 

Pendataan ini sendiri sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat soal peniadaan tenaga honorer.

"Ada memang keinginan pak gubernur ingin dijadikan tenaga honorer sebagai PPPK. Tapi syaratnya untuk menjadikan PPPK, salah satunya harus sarjana. Kala yang SMA tidak bisa," ungkap Ikhwan.

Persoalan ini menurut Ikhwan lagi akab kembali disampaikan pada pertemuan gubernur se Sumatera yang akan digelar akhir Juni ini. Di mana nantinya dijadwalkan akan dihadiri tiga menteri. Yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) RI.