PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2021.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan dengan diraihnya penghargaan ini, maka Pemprov Riau telah 10 kali berturut-turut dalam meraih Opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Disampaikannya saat menghadiri penyerahan LHP pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Riau Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (23/5/2022).

"Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengar dari Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Beni Ruslandi bahwa, Pemprov Riau dapat mempertahankan peringkat opini WTP atas LKPD 2021. Perolehan opini WTP tersebut merupakan ke-10 kali secara berturut-turut," katanya.

Ia mengungkapkan, diraihnya peringat Opini WTP yang diberikan oleh BPK, bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemprov Riau Tahun 2021 yang dinilai oleh BPK ini tentunya dengan mendasarkan pada kriteria dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta aktivitas sistem pengendalian internal.

"Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah tulusnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2021 sehingga menghasilkan laporan sesuai dengan kondisinya," ungkapnya.

Orang nomor satu di Riau ini berharap, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa mendatang.

"Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel," harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan DPRD Riau Yulisman, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Widhi Widayat, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau dan undangan lainnya.