PEKANBARU - Pemerintah provinsi Riau telah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, DR Kamsol mewanti-wanti para kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK untuk jeli melihat tawaran-tawaran program yang menggunakan dana bantuan tersebut. Pasalnya, dana Bosda diprioritaskan untuk pembayaran gaji guru honor.

"Saya minta para Kepsek untuk tidak menerima tawaran-tawaran kerja sama program oleh pihak ke tiga tanpa ada arahan dari Disdik Provinsi Riau," kata Kamsol.

Kamsol pun menegaskan telah meminta kepada Kabid SMA/SMK untuk menyampaikan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bahwa tidak dibenarkan melakukan MoU program dengan pihak ketiga terkait penggunaan dana Bosda.

"Dana BOSDA ini diperioritaskan untuk gaji guru honor, serta peningkatan mutu  Pendidikan,” tegasnya

Lebih lanjut dikatakannya, jika memang anggaran Bosda memadai dan bisa digunakan untuk kegiatan pendukung yang lain sesuai dengan Juknis dan Juklak, penggunaan dana Bosda tetap harus mendapatkan persetujuan Disdik Riau.

"Namun, harus mendapat persetujuan dari Disdik Riau, apalagi jika melakukan MoU,” ujarnya.

Dari laporan yang pihaknya dapatkan, bahwa pekan lalu ada beberapa Kepsek SMA/SMK melakukan  MoU dengan vendor untuk program digitalisasi pendidikan. Diduga masing-masing Kepsek diminta dana untuk program tersebut dari Rp35 sampai dengan Rp45 juta bersumber dari dana Bosda Riau. 

Terkait hal ini Kamsol kembali menegaskan tidak ada kait mengkait antara pencairan dan Bosda dengan apapun yang ditawarkan pihak ketiga.

"Kami meminta prioritas dana Bosda disegerakan untuk pembayaran honor guru dari pada kegiatan lainnya. Apabila kami mendengar ada kepala sekolah yg memprioritaskan kegiatan selain itu, akan ada sanksi yang tegas," katanya.