Pekanbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menggelar rapat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka penyusunan materi Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (7/7/2026) di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jalan Thamrin Nomor 93, Pekanbaru.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. Boby Rachmat, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh Sekretaris Badan, para Kepala Bidang, Kepala Subbagian, tim terkait di lingkungan Kesbangpol Provinsi Riau, serta empat orang perwakilan dari BPKP Provinsi Riau.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Deputi Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.13.03/S-441/D6/04/2026 tanggal 15 Juni 2026 mengenai penyusunan materi Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Riau, yang terpilih sebagai salah satu instansi dalam penyusunan materi EFRA. Ia berharap seluruh bidang dapat memberikan dukungan penuh melalui penyediaan data, informasi, dan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung proses penyusunan materi tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil dari proses penyusunan ini akan menjadi bagian dari materi Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) yang akan dilaksanakan secara nasional. Pada kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Riau dipercaya menjadi narasumber yang mewakili Provinsi Riau sebagai contoh praktik penyusunan assessment bagi daerah lain di Indonesia. Workshop nantinya akan diikuti oleh peserta terpilih dari Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

Terpilihnya Provinsi Riau sebagai percontohan didasarkan pada penilaian bahwa pemerintah provinsi memiliki cakupan proses assessment yang lebih komprehensif dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota. Melalui forum rapat ini, BPKP juga melakukan pendalaman terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau agar dapat dijadikan bahan penyusunan materi dan pembahasan lebih lanjut pada workshop tingkat nasional.

Sebagai tindak lanjut, seluruh bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Riau diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tugas pokok masing-masing. Data tersebut selanjutnya akan ditelaah dan didiskusikan bersama sebagai bagian dari penyempurnaan materi Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA).

Melalui sinergi antara Badan Kesbangpol Provinsi Riau dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, diharapkan penyusunan Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) dapat berjalan optimal sehingga mampu mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta memperkuat upaya pencegahan risiko fraud di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (Umum)