PEKANBARU - Upaya menghapus angka anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau dikenal sebagai zero dose terus digenjot Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual, Dinas Kesehatan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau mendorong percepatan intervensi lapangan dengan menyatukan kekuatan hingga tingkat desa. 

Fokusnya bukan hanya pada data, tetapi juga pada gerakan nyata yang melibatkan kader, fasilitas kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, menyampaikan bahwa intervensi zero dose memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari sisi pelayanan, data, logistik, hingga sinergi antarlembaga. 

Menurutnya, sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi, ketakutan terhadap efek samping, serta terbatasnya data bayi dan balita yang mencakup nama dan alamat di tingkat Posyandu, harus ditangani secara sistemik.

“Strategi yang kami jalankan mencakup optimalisasi layanan imunisasi, penguatan komunikasi publik, manajemen logistik, monitoring evaluasi, dan yang paling penting adalah kolaborasi multisektor,” ujar Sri Sadono. 

Ia juga menegaskan pentingnya peran TP-PKK yang memiliki jaringan hingga ke level desa dan dusun dalam mendorong edukasi dan advokasi. Kolaborasi teknis dengan Dinas Kesehatan daerah menjadi kunci agar strategi yang disusun bisa dieksekusi secara konkret di lapangan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid, menginstruksikan langsung kepada seluruh ketua dan pengurus TP-PKK di tingkat Kabupaten/Kota agar segera membentuk tim kerja khusus hingga tingkat desa dan kelurahan. Tim ini bertugas mendata, mendampingi, serta bersinergi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk menjalankan imunisasi kejar secara efektif.

“Kita harus benar-benar menggerakkan seluruh jajaran. Libatkan kader Posyandu, kader kesehatan, dan kader PKK agar mereka mendapatkan arahan yang jelas tentang pelaksanaan imunisasi kejar. Dan yang tak kalah penting, pastikan ada pelaporan yang terstruktur dan bisa dipantau,” tegas Henny.

Selain itu, Henny Sasmita juga menghimbau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan teknis berupa penyediaan vaksin, tenaga kesehatan, logistik, serta data sasaran yang akurat. Ia menegaskan bahwa TP-PKK siap turun ke lapangan, tetapi tidak bisa bergerak sendiri.

“Kami butuh jaminan bahwa anak-anak yang telah ditemukan bisa segera mendapatkan imunisasi dari tenaga kesehatan yang terlatih,” terangnya. 

Lewat forum ini, TP-PKK dan Dinas Kesehatan berupaya merancang langkah yang lebih terarah, menyatukan pandangan lintas sektor, dan memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif. Mulai dari menjangkau keluarga, memberi edukasi, hingga mendampingi proses imunisasi secara langsung.

“Mari kita jalankan intervensi ini bukan sekadar program, tapi sebagai gerakan bersama. Gerakan dari hati, untuk menyelamatkan masa depan Indonesia, khususnya anak-anak Riau,” tutup Henny.