PEKANBARU - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau terus memperkuat perannya dalam intervensi imunisasi anak dengan status zero dose melalui pendekatan terstruktur dan kolaboratif. Melalui rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Selasa, (18/6/2025), Ketua IV TP-PKK Provinsi Riau, Ratih Sari Putri, memaparkan sejumlah strategi lapangan yang akan dijalankan di tiga kabupaten prioritas yang menjadi lokus, yaitu Kabupaten Siak, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir.

Ratih menjelaskan bahwa TP-PKK telah menyusun mekanisme operasional berbasis komunitas untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau yang biasa disebut zero dose. 

“Kami membentuk tim pelaksana yang terdiri dari kader PKK, tenaga Puskesmas, dan juru imunisasi. Masing-masing akan memiliki tugas spesifik, mulai dari pendataan, edukasi, hingga pelaksanaan imunisasi kejar,” ujarnya di Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau. 

Dijelaskan Ratih, tim ini akan bergerak dari pintu ke pintu, untuk mengedukasi keluarga sasaran dan mencatat data bayi serta balita secara rinci. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan efektivitas pelaksanaan imunisasi.

“Dengan pendekatan mikroplanning, kita bisa tahu persis siapa yang harus dijangkau, di mana lokasinya, dan apa kebutuhan mereka,” jelas Ratih. 

Dalam implementasinya, TP-PKK akan menggelar serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, advokasi, hingga pelacakan sasaran. Setiap kabupaten akan menjadi lokasi pelaksanaan imunisasi masal yang dirancang melibatkan berbagai unsur, termasuk tokoh agama, organisasi profesi, serta perangkat daerah.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan. Mulai dari Organisasi Perangkan Daerah, Puskesmas, hingga tokoh masyarakat. Karena ini bukan hanya soal kesehatan, tapi soal gotong royong untuk memastikan anak-anak terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah,” tambahnya.

Untuk mendukung mobilisasi dan penyadaran publik, TP-PKK Riau juga merancang kampanye digital di berbagai platform seperti instagram, tiktok, hingga radio lokal. Edukasi publik juga akan dilakukan melalui talkshow Hari Anak Nasional dan iklan layanan masyarakat di ruang publik seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Selain pelaksanaan teknis tersebut, pihaknya juga mengatur sistem pelaporan dan pemantauan kegiatan secara ketat. 

“Kami menetapkan batas waktu maksimal tujuh hari setelah kegiatan selesai untuk pencatatan dan pelaporan kepada TP-PKK Pusat. Jadi semua kegiatan harus terdokumentasi dengan baik, termasuk foto, laporan hasil, dan data anak yang telah berhasil diimunisasi,” terangnya. 

Sebagai informasi, pelaksanaan program ini didukung melalui hibah Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan dijadwalkan berlangsung mulai dari bulan Mei - Oktober 2025. TP-PKK Provinsi juga menargetkan pembentukan tim binaan di tiap kabupaten untuk memastikan keberlanjutan kegiatan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.