PEKANBARU — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga 30 April 2025. Dalam laporan tersebut, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar, meskipun dalam perencanaan awal dirancang dalam posisi defisit.

"Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari total pagu anggaran. Namun demikian, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 7,05 persen secara tahunan (year-on-year)," kata Heni Kartikawati, Sabtu (24/5/2025).

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya pendapatan transfer dari pusat yang turun 13,95 persen, serta penurunan tajam pada transfer antar daerah yang terkontraksi hingga 90,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 38,08 persen secara tahunan. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mengalami lonjakan luar biasa dengan pertumbuhan sebesar 1.099,09 persen, yang menjadi faktor signifikan dalam menopang sisi penerimaan daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5.478,38 miliar atau setara 14,42 persen dari pagu anggaran. Mayoritas belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencakup 88,19 persen dari total belanja.

Meskipun begitu, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh komponen belanja, termasuk belanja transfer yang menurun 49,32 persen, khususnya belanja bagi hasil yang terkontraksi hingga hampir habis, yakni 99,70 persen.

"Belanja modal juga mengalami penyusutan sebesar 39,72 persen, sementara belanja barang dan jasa turun 14,90 persen, yang berdampak pada kontraksi belanja operasi sebesar 3,36 persen," jelasnya.

Hingga akhir April, belum terdapat pembiayaan daerah yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Meski begitu, kondisi keuangan daerah dinilai tetap solid dengan posisi anggaran yang menunjukkan surplus.

Heni Kartikawati menegaskan, bahwa kondisi ini mencerminkan upaya efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan daerah, di tengah berbagai tekanan fiskal.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat realisasi belanja produktif yang berkualitas, sekaligus mempertahankan kinerja pendapatan yang sehat agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

“Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Kinerja fiskal yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Heni.