PEKANBARU — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, melaporkan perkembangan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di wilayah Riau hingga 30 April 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 22.817 guru telah menerima TPG dengan total nilai mencapai Rp278,26 miliar.

Jumlah tersebut baru mencakup sekitar separuh dari total pagu anggaran sebesar Rp2,13 triliun. Dengan asumsi penyaluran dilakukan merata setiap triwulan, maka diperkirakan dana yang disalurkan tiap triwulan sebesar Rp531,85 miliar untuk 43.611 guru penerima.

Namun demikian, hingga akhir April, masih terdapat sejumlah guru yang belum menerima TPG. Heni menjelaskan bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh belum diajukannya data nama dan nomor rekening oleh Pemerintah Daerah atau ketidaksesuaian data yang telah diajukan.

“Validitas dan kelengkapan data menjadi kunci dalam percepatan penyaluran TPG. Kita temukan banyak kendala teknis yang mempengaruhi waktu pencairan,” ungkap Heni Kartikawati, Sabtu (24/5/2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Riau melalui penyebaran kuesioner kepada guru yang sudah maupun belum menerima TPG Triwulan I 2025, ditemukan bahwa 60 persen responden percaya bahwa keterlambatan pembayaran TPG berdampak negatif terhadap motivasi mengajar.

Lebih jauh lagi, analisis korelasi menggunakan heatmap correlation menunjukkan adanya hubungan kuat antara motivasi guru dan kualitas pendidikan dengan nilai korelasi sebesar 0,75.

Dari aspek persepsi keadilan, sebanyak 40 persen dari 1.661 responden mengaku menyadari adanya perbedaan waktu pembayaran TPG antar wilayah kabupaten/kota di Riau. Hal ini memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan guru, terutama antara ASN dan Non-ASN.

Penelitian tersebut juga mengungkap beberapa faktor utama keterlambatan penyaluran TPG:

1. Permasalahan sistem IT: Sebanyak 50 persen responden meyakini ada ketidaksesuaian data antara Dapodik dan sistem Info GTK, terutama di wilayah Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.

2. Kinerja server: Sekitar 30 persen responden menyebut bahwa keterlambatan dipicu oleh seringnya server Info GTK mengalami gangguan, khususnya saat diakses secara massal di Kuantan Singingi dan Dumai.

3. Kesalahan verifikasi rekening: Sebanyak 20 persen responden menyoroti lambatnya proses validasi rekening atau kesalahan input, seperti kasus guru di SDN 009 Petalongan

Sebagai solusi atas berbagai hambatan ini, Kementerian Pendidikan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Pemerintah Daerah telah membuka hotline khusus untuk guru yang belum menerima TPG.

Kehadiran hotline ini diharapkan dapat mempercepat pemetaan dan verifikasi guru penerima TPG.

Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah melakukan pembaruan pada sistem aplikasi Info GTK, yang nantinya akan memungkinkan para guru memperbarui data mereka secara mandiri.

Dengan meningkatnya keterlibatan aktif dari para guru dalam mengelola data mereka, pemerintah berharap proses validasi dan penyaluran TPG ke depan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

“Diperlukan sinergi semua pihak, baik pusat maupun daerah, agar TPG bisa tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi menyangkut semangat dan kualitas pendidikan di daerah,” tutup Heni Kartikawati.