PEKANBARU - Pembentukan Koperasi Merah Putih (KPM) di Provinsi Riau baru mencapai 40,12 persen atau setara dengan 747 desa/kelurahan dari 1862 desa/kelurahan yang ada di Riau. Dengan adanya pencanangan peluncuran program ini pada tanggal 12 Juli 2025, Riau digesa untuk segera menyelesaikan targetnya atau mencapai 100 persen.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) RI Koko Haryono saat memberikan paparan pada rapat koordinasi percepatan program Koperasi Merah Putih (KPM) di Ruang Melati Kantor Gubernur, Kamis (22/5/2025).

"Percepatan ini untuk pembangunan ekonomi dimulai dari desa. Karena pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi harus merata," ujarnya.

Dikatakan Koko peran pemerintah daerah di sini berkaitan dengan MUSDUS (musyawarah desa khusus), membantu pengesahan badan hukum dan unggah berkas, karena masih ada gap (jarak) antara yang sudah melakukan musdus untuk program ini dan yang sudah terbit SK badan hukumnya.

Ia berharap, Riau bisa mendorong percepatan dan penerbitan SK badan hukum dengan memfasilitasi notaris di desa/kelurahan. Bagi wilayah yang belum melaksanakan MUSDUS juga bisa dibantu untuk melaksanakannya serentak di satu hari yang sama dengan didampingi oleh notaris.

Menjawab hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin. Ia meminta kepada Sekda masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengontrol masing-masing koperasi di wilayahnya.

"Kita punya target pemenuhan koperasi desa yang harus dipenuhi, dan Pemerintah Provinsi Riau serta Kabupaten/Kota secara khusus bertekad memenuhi yang telah ditargetkan. Kami juga menyadari latar belakang program ini untuk perkuat ketahanan pangan. Oleh sebab itu kami harap melalui forum ini banyak yang bisa disepakati lebih lanjut dan menyamakan persepsi bahwa koperasi akan menjadi kekuatan bagi ekonomi desa," imbuhnya.