PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melakukan Rapat Koordinasi secara virtual Dengan Menteri Dalam Negeri, dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal dan stakeholder terkait yang ada di seluruh Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Riau, pada Senin (19/5/2025). Bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam merumuskan strategi konkret pengendalian inflasi, khususnya menjelang periode strategis tahun 2025. 

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim tanam-panen.

Beberapa langkah yang dibahas antara lain penguatan ketahanan pangan daerah, optimalisasi anggaran untuk program pengendalian inflasi, serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus melakukan monitoring harga dan stok barang secara real time melalui sistem digital yang terintegrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan setiap daerah memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur dalam menekan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada daerah dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Elly Wardhani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penuh langkah-langkah konkret yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor, penguatan data pangan, serta peningkatan efektivitas program subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Elly juga menambahkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap kabupaten/kota di Riau untuk segera menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga kestabilan harga, terutama bahan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami juga akan memperkuat sinergi dengan TPID di tingkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program pengendalian inflasi berjalan optimal,” ujar Elly.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau akan terus memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi barang, serta memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan respon cepat terhadap potensi gejolak harga di pasar. Dengan upaya bersama, diharapkan inflasi di Riau dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat," tutupnya.