PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, mengingatkan pentingnya penataan dan reorganisasi kepengurusan pendidikan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan digitalisasi. Hal ini disampaikan Wahid saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI dan Korps HMI-Wati (Kohati) Riau dan Kepulauan Riau periode 2024-2026 di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Sabtu (17/5/2025).

Menurut Wahid, sistem pendidikan kader yang selama ini berlaku harus lebih fleksibel dan adaptif. Ia mencontohkan bahwa kurikulum atau materi pembinaan tidak harus selalu baku dan kaku, melainkan perlu dikembangkan agar relevan dengan dinamika dunia digital saat ini. Pendekatan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan kader HMI dalam menghadapi tantangan global.

Ia menegaskan bahwa pembinaan kader yang modern akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat luas. Dengan pendidikan yang lebih inovatif, para kader diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di era teknologi dan informasi.

“Pendidikan kader harus kekinian dan tidak harus baku, mungkin bisa diadopsi kurikulum dan materi-materi yang diadaptasikan dengan dunia digitalisasi dan globalisasi. Sehingga HMI akan selalu ada di hati mahasiswa,” kata Wahid

Selain itu, Abdul Wahid menyampaikan keterbukaannya sebagai Kepala Daerah terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Menurutnya, kritik dari mahasiswa merupakan hal penting sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan kebijakan bagi Pemerintahan Daerah.

Wahid menilai bahwa keterlibatan aktif mahasiswa melalui kritik konstruktif membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kritik tersebut sebaiknya dilengkapi dengan solusi yang konkret agar dapat membawa perubahan nyata.

“Saya sebagai Kepala Daerah selalu welcome terhadap semua organisasi. Dimana organisasi ini penting bagi pemerintah, untuk melakukan check and balance. Karena pemerintah, jika tidak dikritik dia jadi thaghut (Zalim). Jadi dengan adanya kritik, mudah-mudahan dapat menjadi penyeimbang,” terang Gubri. 

Lebih jauh, Gubri mendorong agar mahasiswa, khususnya kader HMI, tidak hanya berperan sebagai pengkritik semata, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menawarkan alternatif dan inovasi dalam pembangunan daerah. Sikap proaktif ini dinilai akan memperkuat peran strategis mereka di tengah masyarakat.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, Wahid berharap kader HMI dapat menjadi pelopor dalam transformasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis digital. Hal ini dianggap sangat penting untuk menjaga daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.

Gubri berharap, HMI dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan sistem pembinaan kadernya. Reorganisasi pendidikan kader yang adaptif dan inovatif dinilai sebagai langkah strategis guna mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global masa depan.

“Oleh karena itu kami butuh bantuan dari adik-adik mahasiswa, yang punya inovasi dan selalu berdiskusi mengenai perekonomian dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Gubri.