PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menginstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan konsolidasi aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Instruksi tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx, Pekanbaru. Sabtu, (10/5/2025). 

Dalam sambutannya, Hanif menegaskan pentingnya konsolidasi yang masif dan terstruktur antar pemangku kepentingan. Ia menyebut bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, baik Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan, asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), maupun aparat harus berada dalam satu komando yang terpadu.

“Saya ingin meminta bantuan Pak Gubernur untuk mengkonsolidasi kita semua dalam rangka penanganan karhutla, juga dengan teman-taman dari GAPKI. Saya ingin kita searah dan satu komando dalam penanganan karhutla ini, karena kejadian karhutla itu tidak merata. Makannya konsolidasi aktif dan masif perlu kita bangun,” tegasnya. 

Ia juga menekankan agar Gubernur Riau mengambil peran sentral dalam koordinasi tersebut, khususnya dengan menggandeng seluruh pengusaha kelapa sawit di Provinsi Riau untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Menurut Hanif, langkah mitigasi harus dilakukan secara kontingen, mengantisipasi potensi kebakaran sebelum terjadi.

“Saya harap Pak Gubernur dapat mengambil langkah-langkah mitigasi secara kontingen, dengan mengkoordinir seluruh pengusaha kelapa sawit yang ada di Riau,” ujar Hanif

Sebagai informasi, berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2023 mencapai 2.537.257 hektare. Angka ini mencerminkan peran signifikan Riau sebagai salah satu sentra utama produksi kelapa sawit di Indonesia.

Dengan luas lahan tersebut, Riau berkontribusi besar terhadap produksi minyak kelapa sawit nasional. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sendiri dikelola oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan besar, petani plasma, dan petani swadaya. Peran petani swadaya cukup signifikan karena mereka berkontribusi dalam penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan.

Namun begitu, luasnya areal perkebunan kelapa sawit juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan isu lingkungan seperti karhutla, terlebih saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan konsolidasi penanganan karhutla menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi alam serta keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit di Riau.

“Riau ini sangat krusial dan penting, karena Provinsi Riau ini jadi satu-satunya Provinsi yang sangat tricky terkait dengan status lahannya. Maka perlu kecermatan dan kecerdasan Bapak Gubernur untuk menyikapi hal ini,” tutup Menteri LH RI.