Jakarta - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid memaparkan potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Riau kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Wahid juga mengusulkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam pemaparannya, Gubernur Wahid menyampaikan bahwa Riau memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kelapa dalam yang tersebar di Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Serta komoditas lainnya seperti sagu, karet, hutan tanaman industri (HTI), dan kopi liberica yang potensial di Meranti.

Wahid menegaskan, apabila seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan secara optimal, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Riau. Menurutnya, dampak langsung dari industrialisasi berbasis potensi lokal ini adalah pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kalau ingin membangun ekonomi di Riau melalui kebijakan pemerintah pusat, menjadikan Riau sebagai hub pertumbuhan ekonomi bukan hal yang sulit, karena potensinya besar dan berdaya saing," kata Wahid di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (6/5/2025).

Salah satu upaya yang diusulkan Wahid adalah pengembangan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis sebagai KEK. Ia meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya Menko Perekonomian, untuk mendorong percepatan penetapan KEK tersebut. 

Selain itu, Wahid juga mengusulkan pengembangan kawasan logistik perkapalan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dinilai memiliki garis pantai yang sangat potensial serta kandungan mineral silika yang bisa dimanfaatkan untuk industri.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Bukit Batu, yang memiliki potensi lahan sekitar 8.000 hektare. Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi Pulau Burung yang cocok dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis kelapa, pertanian terpadu, dan halal hub. 

"Jika seluruh kawasan ini berkembang, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau secara luar biasa," tegas Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik usulan Gubernur Riau dan menyatakan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif dari daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman menunjukkan keberhasilan KEK sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan industri utama sebagai penopang kawasan tersebut.

"Jika industrinya sudah ada, KEK akan berkembang dengan cepat, maka itu harus dipikirkan," jelas Airlangga.

Airlangga juga menyoroti bahwa kawasan Selat Malaka memiliki potensi ekonomi besar karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat sibuk. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan utamanya adalah daya saing antar wilayah, karena banyak provinsi lain juga mengajukan KEK namun gagal karena infrastruktur dan kesiapan lahan yang belum memadai.

"Untuk itu, pemerintah daerah harus jeli memilih wilayah dengan kekuatan terbesar, dan menyiapkan jalan, pelabuhan, serta lahan matang agar mampu bersaing secara internasional," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga mendorong Pemprov Riau untuk menyusun studi kelayakan yang matang, dengan dukungan regulasi serta komunikasi aktif dengan Dewan Nasional KEK dan tim khusus. Ia menekankan bahwa KEK harus dirancang sekompetitif mungkin agar mampu menarik investor dan bersaing di kancah internasional.

"Di sini ada desus, dewan anggota kusus, silahkan lakukan komunikasi. dan sebelum itu, kita minta studi kelayakannya matang dan mampu bersaing secara internasional," tutupnya.