Jakarta - Gubernur Riau, Abdul Wahid bersama seluruh bupati dan wali kota se-Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (5/5/2025). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Riau.

Dalam pertemuan itu, Gubri Wahid menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur. Hingga rencana pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK)  II ke luar kota Pekanbaru. 

Wahid katakan, kendala di Provinsi Riau adalah banyaknya jalan yang rusak sebab truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Yang banyak menyumbang kerusakan jalan, jelasnya, adalah industri yg tidak ada izinnya seperti sawit. Lahan sawit di Riau 4 juta hektare, namun yang memiliki izin hanya 1.2 juta hektare.

"Maka, bagaimana tata kelolanya dipikirkan bersama, kami tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi hal ini, tentu pemerintah pusat melalui Bappenas untuk mengkonsolidir semua ini. Maka itu kami bawa semua bupati dan wali kota," ujarnya.

Kemudian, terkait bandara SSK II, Wahid menilai bandara saat ini tidak lagi layak menampung perkembangan jangka panjang. Maka, perlu dukungan pusat untuk realisasi pemindahannya.

"Rencananya, kami ingin memindahkan bandara, bandara sekarang, ditengah kota. Secara perkembangan tidak lagi pantas untuk masa depan, nah nanti jika bisa dibantu untuk pemindahan bandara keluar kota, ini lebih baik," katanya.

Wahid juga mengusulkan penggabungan kawasan industri Tenayan di Pekanbaru dan kawasan ekonomi Siak Hulu di Kampar menjadi satu kawasan industri terintegrasi. Menurutnya, konektivitas di wilayah itu sudah memadai dengan adanya exit tol Pekanbaru–Rengat dan Pekanbaru–Dumai yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kalau bisa dikelola menjadi kawasan industri terintegrasi umpamanya itu lebih baik dan infrastrukturnya sudah cukup, di sana ada exit toll Pekanbaru -Rengat dan Pekanbaru-Dumai. Jadi cukup bagus untuk perkembangan ekonominya," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi kelapa sebagai komoditas unggulan di tiga kabupaten yakni Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Untuk menunjang produktivitas, ia meminta dukungan pembentukan balai benih kelapa yang tahan terhadap intrusi air laut serta menjadikan Riau sebagai pilot project pengembangan bibit unggul.

"Begitu air laut intrusi sekarang ini, kalau terendamnya satu hari, itu mati semua kelapa, karena kita butuh tata kelola air, kemudian bibit yang tahan intrusi air laut, jadi sampai seminggupun terendam dia tidak mati, kalau bisa ini dijadikan pilot project dalam rangka penyediaan bibit yang unggul terhadap kelapa, maka perlu kita belajar dan kita gerakkan," jelasnya.

Wahid juga menyinggung pentingnya penanganan kemiskinan ekstrem di Riau. Ia mengajak Bappenas untuk bersama mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem hingga tuntas di seluruh wilayah.

"Persentase kemiskinan ekstrem terbesar di Provinsi Riau berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemiskiskinan ekstrem paling banyak disana, karena disana hampir 90 persen itu kawasan gambut, sehingga aset tidak bisa digadaikan karena peraturan pemerintah, jadi kita tidak mau juga masyarakat kita miskin karena regulasi," terangnya.

Maka, kami mohon kepada Pak Menteri untuk merencanakan bersama, jika bisa kita buat tim bersama antara Bappenas dengan Provinsi Riau agar kita kerja bersama bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi," imbuhnya.

Ia juga menyinggung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) yang masih terkendala di wilayah pedesaan akibat jarak yang jauh antar sekolah. Gubernur menyarankan agar program ini dimaksimalkan melalui pemanfaatan kantin sekolah yang sudah tersedia dan cukup distandarisasi pengelolaannya.

"Kalau kami sarankan memaksimalkan kantin sekolah, rata rata di Riau semua sekolah itu punya kantin, kalau bisa memanfaatkan sekolah itu tidak butuh waktu lama dan tata kelolanya tinggal di standarisasi," katanya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Wahid mengusulkan agar beberapa program Riau bisa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia juga berharap pengelolaan kebun ilegal di kawasan hutan dapat dicarikan solusi melalui regulasi retribusi agar memberi manfaat kepada daerah.

"Ini menjadi aspirasi kami bersama teman teman bupati dan wali kota, semoga Riau ini ada dapat dukungan agar tambah maju, sehingga kami bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk kebun ilegal ini pak, itu semua di kawasan hutan, jadi kalau bisa ini menjadi retribusi bagi kami, ya kami bersyukur, tentunya kuga sudah merdeka ini semua bupati dan wali kota," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Bappenas, Rachmat Pambudi menegaskan pentingnya pembangunan daerah sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa Bappenas akan terus mendorong kolaborasi dan saling bantu antar pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. 

"Saya selama menjadi Menteri Bappenas, ingin juga kemiskinan ekstrem berkurang habis, tidak ada kemiskinan ekstrim dari Aceh sampai Papua nggak ada lagi. Jadi, mari kita saling membantu," ucapnya.

"Tidak ada pembangunan nasional tanpa pembangunan daerah yang sukses, yang berhasil. Sebaliknya, banyak pembangunan daerah berhasil, pembangunan nasionalnya belum tentu berhasil, jadi peran bapak sekalian ini penting sekali dan saya ingin bapak justru bukan hanya kami bantu, tapi kita saling bantu," tandasnya.