Pekanbaru - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menegaskan akan menindak tegas bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Termasuk akan mencabut izin perusahaan yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Riau, jika terbukti ada oknum perusahaan yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Menkopolkam Budi Gunawan, usai memimpin apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4), yang juga didampingi Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau, Abdul Wahid, kepala BMKG, Forkopimda, dan undangan lainnya. 

“Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum-oknum perusahaan, dan lain sebagainya pemerintah tegas dalam hal ini, setiap melakukan pelanggaran ini akan di proses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, tadi dengan Kapolda juga nanti dengan Gubernur, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas. Termasuk mencabut izin perusahaan jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran hutan,” tegas Menkopolkam Budi Gunawan. 

Terkait dengan Karhutla yang sering terjadi di wilayah Riau, terutama diwilayah operasi Perusahan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada diwilayah Riau. Mantan Kepala BIN ini juga menegaskan kepada perusahaan untuk sama-sama ikut membantu pemadaman. Ikut terlibat dalan pencegahan Karhutla yang berada disekitar wilayah perusahaan, jangan sampai terjadi Karhutla di radius 5 kilometer diwilayah perusahaan. 

“Untuk hari ini operasi penanganan hutan dan lahan kita juga melibatkan swasta. Swasta-swasta ini jangan diam saja, kita libatkan untuk turun langsung membentuk satgas darat, satgas perlengkapan dan lain-lain mereka siap dan sedang berjalan, ada beberapa perusahaan,” kata Menkopulkam. 

“Kita minta radius sekitar mereka aman tidak terjadi kebakaran, keluar lagi 5 kilo kita minta tambah lagi untuk membantu. Termasuk ada sarana-sarana Hely yang bisa nanti membantu pemerintah daerah,” tegas Budi Gunawan lagi. 

Pada kesempatan tersebut, Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa Pemerintah pusat bersama BNPB, dan instansi terkait lainnya. Sudah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang luas.

BMKG memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung bertahap dari April hingga September. Saat ini, sejumlah titik hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Khusus Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan setelah 81 hektar lahan terbakar dan 144 titik api terpantau.  

“Langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan antara lain melakukan operasi modifikasi cuaca hujan sudah beberapa kali dilakukan, dan intensitasnya akan ditingkatkan, sesuai dengan prediksi cuaca dari BMKG dan BNPB kemudian patroli-patroli hotspot, kita ada aplikasi Sipongi deteksi dini pengendalian Karhutla,” jelasnya. 

“Antara lain itu yang sudah dioperasikan di lintas Kementerian dan lintas Pemda, tapi butuh waktu untuk mencek kelapangan apakah betul ada kebakaran atau mungkin ada titik api lainnya, itu sudah dilakukan juga. Kemudian water bombing sudah ada tiga Helycopter yang sudah di drop oleh BNPB, termasuk Hely petroli untuk melakukan pemantauan, termasuk mengisi permukaan air gambut,” tambahnya.