
Peran Pemda Sangat Penting dalam Pengendalian dan Ketersediaan Pangan
JAKARTA - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian dan memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya.
Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah agar terus melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga pangan secara intensif bersama Satgas Pangan Polri di daerah masing-masing.
"Teman-teman harus rajin ke pasar mengecek ketersediaan pangan ini, apakah harga naik atau seperti apa," katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (28/4/25).
I Gusti Ketut Astawa juga menyarankan agar dilakukan pembuatan proyeksi neraca dan cadangan program pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan ini.
Selanjutnya, Pemda juga diminta untuk melakukan kerja sama antar daerah dengan Pemda wilayah produsen pangan, untuk memastikan pasokan bahan pokok di wilayahnya aman.
"Bisa melakukan rakor dengan semua stakeholder pangan secara periodik," ujarnya.
Tidak hanya itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas juga menyarankan pelaksanaan gerakan pangan murah untuk mengendalikan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.
Kemudian pelaksanaan bela beli petani atau peternak untuk pengendalian harga pangan di tingkat produsen yang kurang dari HAP.
"Komunikasi publik melalui media massa online dan cetak harus dijalankan atas aksi yang sudah dilakukan oleh Pemda sehingga masyarakat jadi tahu," ucapnya.
Terakhir, I Gusti Ketut Astawa meminta supaya Pemda dapat mengumpulkan para distributor, petani, dan semua pihak terkait update pangan di daerah, sehingga akan diketahui kenapa terjadi kenaikan harga, potensi kenaikan harga dan informasi lainnya.
"Pengendalian penetapan besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat umum harus dilakukan. Pengelolaan sumber pembiayaan APBN atau dekonsentrasi, APBD, CSR, BTT dan alternatif lainnya untuk pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan," tutupnya.
(Mediacenter Riau/ip)