PEKANBARU - Perdagangan antardaerah dinilai penting untuk membantu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan sehingga inflasi bisa terkendali. 

Hal tersebut diutarakan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto dalam acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau Tahun 2021 di Auditorium Menara Lancang Kuning Komplek Kantor Gubernur Riau, Rabu (15/12/2021). 

Inflasi, ungkap SF Hariyanto, merupakan salah satu indikator penting negara yang harus dijaga di tingkat yang rendah dan stabil serta cukup pada sisi produksi. 

Sepanjang tahun 2021, inflasi Provinsi Riau cukup rendah. Yakni berada pada angka 2 persen. Namun pengendalian inflasi di Bumi Melayu ini masih dihadapkan pada permasalahan utama yakni ketergantungan Riau yang cukup tinggi terhadap pasokan dari luar provinsi. 

"Tidak hanya beras, minimnya pasokan lokal juga terjadi karena komoditas makanan lainnya terutama cabai merah, bawang merah, telur ayam dan daging sapi juga mengalami ketergantungan cukup tinggi dari luar," jelas SF Hariyanto. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perdagangan antardaerah dinilai menjadi hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan supaya inflasi di Riau bisa terkendali. 

Tidak hanya itu, menurutnya, Pemerintah Daerah juga berperan menjamin pasokan produsen dan konsumen dengan cara mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, menyederhanakan rantai pasok, mengaktifkan fungsi pasar, hingga meningkatkan kerjasama daerah. 

"Kerja sama antardaerah menjadi agenda utama, dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan ketersediaan stok bahan pangan dapat terjaga," pungkasnya.