JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan kondisi kemiskinan terkini di Indonesia dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi bersama kementerian lembaga, serta pemerintah daerah se Indonesia, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (21/4/25). 

Dalam arahannya, Mensos mengungkapkan dalam 10 tahun terakhir kemiskinan di Indonesia hanya turun 2 digit dari 11,25 persen pada tahun 2014, menjadi 9,36 persen tahun 2024 ini. 

Saifullah menyebutkan, Presiden Prabowo menargetkan angka kemiskinan kecil dari lima persen pada tahun 2029 atau setara dengan 4 digit dalam kurun waktu lima tahun dan kemiskinan ekstrem berada pada angka nol persen pada tahun 2026.

Kata dia, persenan penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang, turun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 . 

"Penduduk miskin ekstrem pada September 2024 sebesar 1,13 persen atau 3,17 juta orang, naik akibat kenaikan standar garis kemiskinan ekstrem dari 1,9 dolar menjadi 2,15 dolar," katanya. 

Mensos menambahkan 11,34 persen atau 13,01 juta jiwa penduduk miskin Indonesia ada di pedesaan, kemiskinan pedesaan mendominasi di mayoritas pulau di Indonesia kecuali di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa mayoritas kemiskinan berada pada wilayah perkotaan. 

Sehingga menurutnya, data tersebut perlu ditindaklanjuti bersama untuk menjadi perhatian, pasalnya 52,45 persen penduduk miskin ada di pulau Jawa. 

"Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang hidup di bawah USD 2,15 Purchasing Power Parity (PPP) per hari (World Bank)," lanjut dia. 

Dalam penanganan kondisi kemiskinan di Indonesia Gus Ipul meminta Pemda untuk merujuk pada data tunggal yang sama yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. 

Dia juga mendorong gubernur, bupati dan wali kota untuk menjamin kualitas data melalui verifikasi pemutakhiran data, sehingga data tersebut menjadi pegangan untuk penentuan kebijakan khususnya dalam penyelenggaraan bantuan sosial. 

Terakhir Mensos berharap para gubernur, bupati dan wali kota untuk membantu dengan baik pemutakhiran data sehingga semakin hari semakin bulat data dan semakin akurat datanya. 

"Pemda harus aktif dalam mengupdate data kependudukan, baik itu warga yang meninggal, pindah dan lain-lain," ujarnya.