PEKANBARU — Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menyampaikan bahwa status siaga darurat di Provinsi Riau berpotensi meningkat menjadi tanggap darurat. Hal ini merespons informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa wilayah Riau mulai memasuki musim kemarau pada Mei ini.

Untuk itu, Gubri mengimbau seluruh lapisan masyarakat, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga instansi vertikal, untuk memperkuat sinergi dalam upaya mitigasi Karhutla 2025 di Provinsi Riau.

"Karhutla ini tidak boleh hanya ditangani oleh satu atau dua instansi saja. Saya ingin penanganannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita telah diberikan amanah, maka tugas kita adalah mengoordinasikan penanganan ini dengan baik," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Perisapan Pelaksanaan Jambore Karhutla 2025 di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/4/2025).

Abdul Wahid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen penuh dalam mengantisipasi dan menangani Karhutla di Bumi Lancang Kuning.

"Kita ingin karhutla dapat ditangani dengan serius. Meskipun nantinya terjadi karhutla, kita sudah siap. Saya bersama Forkopimda berharap semua langkah ini bisa terlaksana dengan baik dan menjadi tolak ukur kita dalam penanganan bencana ke depan," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak saling melempar tanggung jawab dalam penanganan bencana karhutla tersebut.

"Seluruh OPD harus terlibat dalam persiapan ini. Tidak ada yang boleh menghindar. Instansi yang telah diberikan kepercayaan harus menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan semangat kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama yang solid," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau melaporkan bahwa masa transisi musim hujan ke musim kemarau sejak Januari hingga April telah diisi dengan berbagai kegiatan pencegahan, seperti monitoring hotspot, pemantauan tinggi muka air (TMA) gambut, patroli lapangan, hingga pemadaman titik api.

"Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Riau diperkirakan akan dimulai lebih awal, dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juni 2025," ujarnya.

Sejak Maret hingga April, Pemprov Riau telah menggelar rapat penetapan status siaga darurat dan menyiapkan Keputusan Gubernur terkait status tersebut. Pada Mei, sejumlah kegiatan besar akan dilaksanakan, seperti Apel Siaga Karhutla, Fun Run Karhutla, dan Jambore Karhutla. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Nasional dan aktivasi Posko Utama juga sedang dalam proses.

Memasuki musim kemarau pada Juni hingga Oktober, Pemprov Riau akan memperkuat upaya pemadaman darat dan udara serta mengintensifkan penegakan hukum. Kegiatan patroli, sosialisasi, mitigasi, dan pelayanan kesehatan juga menjadi fokus utama selama periode tersebut.

Sebagai bagian dari evaluasi, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap II direncanakan pada Oktober, sementara evaluasi status siaga darurat dijadwalkan berlangsung pada November.

Melalui langkah-langkah terstruktur ini, Pemprov Riau menargetkan penurunan signifikan jumlah kejadian Karhutla serta peningkatan peran aktif masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

"Kami berharap informasi mengenai situasi siaga darurat ini terus ditingkatkan, agar langkah mitigasi Karhutla di Provinsi Riau dapat dilakukan secara maksimal," tutupnya.