Pekanbaru - Menjelang peringatan Hari Kartini, semangat perempuan muda Indonesia menemukan ruang aktualnya di tengah gempuran tantangan era digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima sembilan perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) perempuan Cipayung Plus dalam audiensi bertajuk Kartini Talks di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi melahirkan komitmen nyata: perempuan muda siap menjadi garda depan dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas, regulasi baru yang dirancang untuk melindungi anak dari konten dan interaksi digital yang membahayakan.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan semangat teman-teman OKP Perempuan. Banyak dari mereka datang dengan inisiatif dan harapan besar untuk turut berkontribusi. Salah satunya, memastikan literasi digital terus berkembang dan PP Tunas dapat dijalankan secara nyata di tengah masyarakat,” kata Meutya Hafid dalam keterangan pers resmi, Kamis.

PP Tunas sendiri baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan menjadi tonggak penting dalam perlindungan anak di ruang digital. Dalam pertemuan tersebut, Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi banyak pihak untuk memastikan PP ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.

Lebih lanjut, Meutya membeberkan bahwa sembilan perwakilan OKP Perempuan yang hadir menyampaikan keprihatinan yang sama terhadap kondisi generasi muda, khususnya anak-anak, yang semakin rentan di ruang digital. Karena itu, edukasi, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi langkah penting yang harus dilakukan bersama.

“Mereka merasa bahwa PP ini jika dilaksanakan, diterapkan dengan baik, dapat melindungi anak-anak kita. Jadi, kita harapkan nanti bisa berkerjasama dengan teman-teman OKP Perempuan Cipayung Plus dalam giat-giat edukasi, sosialisasi, dan juga pengawasan dari pelaksanaan PP ini,” tambah Meutya.

Ketua Kopri PB PMII, Wulan Sari AS, menyampaikan bahwa ruang digital masih menjadi tempat yang penuh risiko bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO).

“Kasus pelecehan dan kekerasan digital masih banyak dialami perempuan. Karena itu, ruang digital harus kita ciptakan sebagai ruang yang aman dan suportif, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata,” ujar Wulan.

Tak hanya berhenti pada komitmen lisan, audiensi ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun agenda kolaboratif, mulai dari pelatihan relawan literasi digital, penyuluhan di kampus dan sekolah, hingga aktivasi kanal pelaporan KBGO berbasis komunitas. Meutya pun menyambut baik semangat tersebut dan menyatakan bahwa Kemkomdigi akan memfasilitasi inisiatif ini secara berkelanjutan.