PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (PTPH) tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi penurunan Luas Tambah Tanam (LTT) dan dampak iklim ekstrem yang diprediksi memengaruhi musim tanam tahun 2025–2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PTPH Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan data time series 2022–2025, LTT cenderung turun setiap kali memasuki bulan Ramadhan dan Idulfitri. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran bulan Hijriyah yang maju 10–11 hari tiap tahun dalam kalender Masehi.

Kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada Januari–Maret juga menyebabkan sebagian lahan berpotensi tergenang atau banjir. Oleh karena itu, Job menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan musim tanam pertama (MT-I) sekaligus mengoptimalkan indeks pertanaman (IP) pada MT-II.

“Sehingga dapat diprediksi LTT Maret 2026 masih cenderung turun, Januari 2026 makin meningkat, Februari 2026 di awal bulan meningkat adanya percepatan tanam. Sementara Januari-Maret curah hujan cukup dan sebagian lahan berpotensi banjir,” terang Job Kurniawan pada kegiatan High Level Meeting Swasembada Pangan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2025 di Gedung Daerah Balai Serindit. Rabu, (16/4/2025).

Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat layanan alat dan mesin pertanian (Alsintan) melalui pengaktifan Brigade Alsintan, Brigade Pangan, dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Pemda juga didorong untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Desa.

“Atau sumber lainya yang dapat menyediakan

bantuan mobilisasi alsintan atau jasa lainnya, khususnya untuk lokasi gerakan percepatan tanam,” terang Job Kurniawan.

Selain itu, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air akan menjadi fokus utama, termasuk kesiapsiagaan dalam pompanisasi, pembangunan irigasi perpompaan, serta perbaikan saluran irigasi untuk mengantisipasi kekeringan pada musim tanam April–September (MT ASEP).

Langkah mitigasi perubahan iklim juga menjadi perhatian, seperti pengaturan ulang pola tanam, pemilihan dan penyediaan varietas yang tahan terhadap kekeringan, serta pemberian bantuan benih apabila terjadi puso.

Di sisi lain, pengembangan benih padi secara in-situ terus didorong sebagai persiapan menghadapi MT ASEP, terutama di sentra-sentra padi seperti Indragiri Hilir dan Rokan Hilir. Wilayah lain seperti Siak, Inhu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rohul, dan Kuansing turut berperan melalui penangkaran benih yang telah berkembang cukup baik.

Dukungan terhadap petani juga ditingkatkan melalui layanan alsintan yang menjangkau lahan non optimalisasi lahan (Oplah). Selama tahun 2024–2025, Brigade Pangan ditargetkan mampu melayani sekitar 22.311 hektare lahan oplah atau sekitar 37,7 persen dari total luas baku sawah (LBS) di Riau.

Job juga menambahkan bahwa meningkatnya antusiasme petani dipicu oleh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan di lapangan tetap tinggi, mengingat sebagian besar lahan sawah di Riau berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah pasang surut air laut, serta merupakan sawah tadah hujan dan rawa.

“Animo petani semakin meningkat akibat kebijakan HPP GKP Rp6.500, namun banjir dan kekeringan pada lahan sawah

terjadi setiap tahunnya. Maka dari itu kita perlu langkah-langkah tadi,” katanya.

Dengan sinergi lintas sektor dan antisipasi sejak dini, Pemprov Riau berharap dapat menjaga keberlangsungan produksi pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.