PEKANBARU - Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Rahima Erna membuka kegiatan workshop optimalisasi rumah data untuk pencegahan korupsi Sumber Daya Alam (SDA) di Riau secara virtual yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Kamis (9/12/2021).

Rahima mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dan program pembangunan di daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan dan menemukan solusi dalam bentuk informasi yang mudah dimengerti. 

Untuk pemenuhan akan kebutuhan data dan Informasi tersebut, telah diterbitkan regulasi hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau.

"Semoga dengan diadakannya workshop ini menjadi spirit untuk membangun Riau yang lebih baik lagi, dan dapat meningkatkan kinerja kita semua dalam pelaksanaan tugas di waktu yang akan datang serta tujuannya dapat tercapai," ucapnya.

Lebih lanjut Rahima mengungkapkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua. Diantaranya penguatan penyelenggara satu data Provinsi Riau yang handal, berkualitas dan terintegrasi adalah kunci untuk melaksanakan tata kelola dan tata guna lahan atau sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan. 

Adapun fasilitasi atas penyelenggaraan satu data ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi lima pilar yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standard dan sumber daya manusia. 

Ia menerangkan, prinsip satu data yakni data yang dihasilkan harus memenuhi Standar data, metadata, interoperabilitas data serta menggunakan kode referensi dan atau data induk. 

"Penyelenggaraan satu data Provinsi Riau akan menghasilkan skema bagi pakai melalui portal data Provinsi Riau yaitu Rumah Data dan Geoportal Riau, baik secara vertikal dalam hubungan pemerintah pusat-daerah, maupun antar perangkat daerah, yang mana nantinya diharapkan dapat segera dilakukan interoperabilitas," tutupnya.