PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyoroti maraknya pedagang eceran yang menjual minyak goreng merek "Minyak Kita" di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Seharusnya, harga minyak subsidi ini dipatok Rp15.700 per liter, namun kondisi di lapangan banyak ditemukan harga yang jauh lebih tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Pemprov Riau melalui Asisten II Setdaprov Riau, Job Kurniawan sampaikan bahwa, Pemprov Riau berencana menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi agar harga tetap terkontrol. Nantinya, BUMD pangan di Riau dapat menyalurkan minyak subsidi ini sesuai HET kepada masyarakat.

"Pemprov Riau bersama Bulog, Polda akan menggesa BUMD kita untuk berada di pasar-pasar, sehingga kita edarkan ke masyarakat sesuai HET," ujarnya.

Serta, pemerintah juga sedang mengkaji skema pendistribusian agar minyak goreng subsidi lebih mudah diakses oleh para pihak pengecer. Harapannya, masyarakat dapat belanja dengan mudah tanpa adanya permainan harga.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag Kota, sudah dipersiapkan juga distributor di pasar-pasar, sehingga para pengecer mudah mendapatkan barang dan menjual produknya ke masyarakat sesuai HET," sebutnya.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan distributor, agar ada distributor yang sering kepasar, menyalurkan langsung kepada para pengecer, sehingga bisa dijual sesuai HET," imbuhnya.

Dengan adanya keterlibatan BUMD, diharapkan harga minyak goreng subsidi dapat kembali normal dan masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai kebijakan pemerintah.

Pemprov Riau menegaskan akan terus mengawal proses  pendistribusian barang, sehingga tidak terdapat permainan harga di pasaran.