PEKANBARU - Mewakili Gubernur Riau, Pj Sekda Riau, Taufik OH memimpin rapat pleno ke-1 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) Provinsi Riau 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Selasa (25/2/2025).

Taufik sampaikan bahwa, titik berat pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjutnya, satu di antara upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Lalu, ia menyebut bahwa akses keuangan menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini, sebutnya, sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau yaitu, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusi, mandiri, dan berdaya saing.

"Inklusi keuangan telah menjadi perhatian global dan menjadi perhatian prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk yang lancar dan aman dengan biaya terjangkau. Sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

"Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah. Serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, literasi keuangan sangatlah penting bagi masyarakat Riau. Masyarakat sangat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap produk keuangan di Riau, dan beradaptasi terhadap teknologi keuangan agar tidak terjebak resiko dalam pengelolaan keuangan.

"Adapun dampak positif meningkatnya literasi keuangan yaitu akan mendorong keberanian masyarakat untuk memulai dan mengelola usaha," jelasnya.

Dijelaskan dia, menurut hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan Republik Indonesia sebesar 65,43 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangannya sebesar 75,02 persen.

"Tahun 2023, Provinsi Riau telah berhasil meraih indeks literasi keuangan sebesar 67,27 persen, dan indeks inklusi keuangan mencapai 85,19 persen. Serta, pada 2024, Provinsi Riau telah melakukan lima program kegiatan dengan capaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan," terangnya.

Pada 2025, lanjutnya, TPAKD Riau merencanakan tiga program yang direncanakan. Pertama, edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat Riau. Kedua, pengembangan pembiayaan rutin bagi UMKM di Riau. Ketiga, inisiatif satu rekening satu pelajar di Provinsi Riau.

Ia berharap, pada 2025 ini, kolaborasi dan koordinasi antara Pemprov Riau, pihak perbankan, instansi terkait, serta anggota TPKAD Provinsi Riau dapat meningkat. Sehingga inklusi keuangan di Riau dapat tercapai.

"Lakukan monitoring dan evaluasi guna menemukan kendala yang menyebabkan tidak tercapai target program kerja yang telah ditetapkan," tutupnya.