JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir kembali memimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang diselenggarakan rutin setiap minggunya bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah se Indonesia, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (24/2/25). 

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri meminta kepada semua pihak yang hadir dalam rakor tersebut untuk berupaya mengendalikan harga bahan makanan pokok dimasyarakat. 

Tidak hanya mengendalikan harga, bahkan bila perlu terang dia, tidak ada terjadi kenaikan harga dan lonjakan inflasi pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 mendatang. 

"Pemerintah berharap Ramadhan kali ini kita betul-betul bisa mengendalikan harga dan kalau bisa tidak ada kenaikan harganya," katanya. 

Tomsi Tohir menginginkan, dari rakor yang diselenggarakan bersama, dapat dilihat bagaimana kondisi inflasi dan kenaikan harga dimasing-masing wilayah di Indonesia. 

Sehingga bagi daerah yang mengalami kenaikan harga, maka ia meminta untuk melakukan berbagai upaya menekannya, agar tidak terjadi inflasi dan kenaikan harga di wilayah tersebut. 

"Teman-teman di daerah akan kami tunjuk secara bergiliran, dan kami berharap jelas dan kongkrit, jubirnya mewakili teman-teman Forkompimda. Kalau cabainya naik apa upaya menekankannya, targetnya, dan kapan akan  tercapai," ujar dia. 

Dengan upaya yang dilakukan bersama tersebut, Sekjen Kemendagri berharap awal Ramadan nanti pemerintah mampu  mengendalikan harga dan tidak terjadi inflasi.

"Tahun ini kita berupaya memberikan yang terbaik pada masyarakat. Sehingga ada manfaatnya juga, setiap minggu itu masing-masing daerah berupaya, bukan hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Esa atau berharap ke tetangga sebelahnya yang bekerja keras (kendalikan harga), tapi dia ikut kecipratan," lanjutnya. 

Sama dengan Sekjen Kemendagri, Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah juga meminta daerah waspada kenaikan harga jelang Ramadan, karena sebagian besar kabupaten/kota mengalami inflasi pada bulan Ramadhan. 

"Dengan inflasi tinggi dominan terjadi di kabupaten/kota diluar Pulau Jawa dan Sumatera," kata dia. 

M. Habibullah melanjutkan, April 2020 pada masa pandemi COVID-19 awal Ramadan terjadi pada tanggal 24 April. Kata dia, dari data BPS, pada April 2020 itu 39 kota mengalami inflasi. Dengan data yang paling tinggi itu di Bau-bau 0,88 persen, Timika 0,72 persen, Merauke 0,56 persen, Luwuk 0,54 persen, Kotamobagu 0,51.

Selanjutnya pada April 2021 masih masa Pandemi COVID-19, Ramadan jatuh pada tanggal 13 April 2021. Tahun 2021 tersebut, 72 kota mengalami inflasi, yakni Kotamobagu 1,31 persen, Timika 1,27 persen, Manado 0,96 persen, Parepare 0,92 persen dan Kupang 0,91 persen. 

"Pada April 2022 awal Ramadan jatuh pada tanggal 3 April, 90 kabupaten kota mengalami inflasi. Inflasi terjadi di Tanjung Pandan 2,58 persen, Jayapura 2,38 persen, Pangkal Pinang 1,82 persen, Kendari 1,8 persen, Tual 1,74 persen," ujarnya. 

Lalu dia menjelaskan, pada tahun 2023, awal Ramadan 23 Maret 2023, inflasi terjadi di 65 kabupaten/kota. Inflasi tertinggi di Kupang 1,30 persen, Maumere 1,09 persen, Waingapu 1,00 persen, Tanjung 0,93 persen, Sorong 0,92 persen. 

Berikutnya pada tahun 2024, awal Ramadhan jatuh pada tanggal 13 Maret, 136 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire 1,86 persen, Kota Kotamobagu 1,76 persen, Kabupaten Labuhanbatu 1,62 persen, Kabupaten Kerinci 1,41 persen, Kabupaten Sumbawa 1,31 persen.

"Selama lima tahun terkahir selalu terjadi inflasi pada momen Ramadhan, kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu memberikan andil inflasi terbesar pada momen Bulan Ramadhan, kecuali pada tahun 2020 yang bersamaan dengan COVID-19. Makanya perlu waspada," tutupnya.