PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2025, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani.

“Hal ini telah menjadi perhatian global dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan,” kata Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Kamis, (13/2/2025).

Hal ini sebagaimana merujuk pada Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 dan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2021, tingkat inklusi keuangan ditargetkan mencapai 90 persen pada tahun 2024.

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNILK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. 

Sementara itu, pada tahun 2023 lalu Provinsi Riau telah berhasil meraih indeks literasi keuangan sebesar 67,27 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,19. Dengan angka ini, Pemprov Riau hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional.

“Ini tentu menjadi tantangan baru bagi seluruh pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan yang inovatif dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan,” tambahnya.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Pemprov Riau telah membentuk 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), baik di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi. TPAKD diharapkan dapat menjadi akselerator dalam penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan.

Job Kurniawan menekankan bahwa TPAKD harus menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, TPAKD juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif.

“Contohnya seperti mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito melaporkan, guna mewujudkan target inklusi keuangan, pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya. Diantaranya optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan layanan Laku Pandai, hingga program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Namun demikian, Triyoga Laksito menyadari bahwa untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen, masih banyak kendala yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah perluasan akses dan digitalisasi keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu bersinergi dan terus berinovasi dengan program-program kerja yang ada ke depannya," tutup Triyoga Laksito.