PELALAWAN – Curah hujan yang tinggi di Provinsi Riau menyebabkan bencana banjir yang meluas ke berbagai wilayah. Selain merendam permukiman warga, banjir juga melumpuhkan tempat ibadah, sekolah, hingga jalan lintas utama.

Salah satu lokasi terdampak adalah Jalur Lintas Timur (Jalintim) di KM 83, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 sentimeter, memicu kemacetan panjang kendaraan yang melintas.

"Kami turun langsung ke lokasi bersama jajaran untuk memastikan arus lalu lintas tetap terkendali meskipun terjadi antrean panjang hingga berjam-jam," ujar Bupati Pelalawan, Zukri, pada Kamis (23/1/2025).

Saat meninjau lokasi, Zukri bersama Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan perhatian serius. Zukri mengungkapkan bahwa banjir telah merendam 3.500 rumah di enam kecamatan terdampak, memaksa beberapa sekolah diliburkan.

Zukri menyoroti pentingnya Jalan Lintas Timur Jambi-Riau sebagai jalur nasional yang menghubungkan Aceh hingga Lampung. Menurutnya, terganggunya jalur ini berdampak langsung pada perekonomian daerah, terutama kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

“Karena ini jalur strategis, dampaknya sangat besar pada arus barang dan jasa. Kami berharap pemerintah pusat segera mencari solusi jangka panjang agar banjir seperti ini tidak berulang,” tegasnya.

Bupati Pelalawan juga berharap Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan atensi khusus terhadap penanganan banjir di wilayahnya.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau, Yohanes Tulak, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Dalam jangka pendek, pengaturan lalu lintas dengan sistem buka-tutup telah diterapkan. Tanda pembatas jalan juga dipasang untuk memastikan kendaraan tetap berada di jalur yang aman.

“Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas saat libur panjang, jalur alternatif melalui Simpang Japura-Kuantan Singingi telah disiapkan,” ujar Yohanes.

Selain itu, BPJN bersama Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengadakan rapat virtual untuk membahas modifikasi cuaca dan pengaturan pintu air Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Namun, Yohanes menegaskan bahwa penurunan pintu air memerlukan waktu 3–4 hari untuk berdampak, tergantung curah hujan.

Untuk solusi jangka panjang, Yohanes mengusulkan pembangunan flyover di jalan lintas tersebut guna mengatasi banjir yang berulang dan meningkatkan efisiensi transportasi.

“Jika banjir ini menjadi masalah tahunan, maka pembangunan flyover adalah solusi yang kami usulkan kepada Kementerian PUPR,” katanya

Banjir ini menjadi pengingat akan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur di kawasan rawan bencana, agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan di masa mendatang.