PEKANBARU - Pj Gubernur Riau (Gubri) yang diwakili oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH menghadiri dialog pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan Forest Stewardship Council (FSC) dalam mengatasi degradasi hutan. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru, Rabu (22/1).

Taufik menyambut baik atas diselenggarakannya forum dialog pemangku kepentingan yang diikuti oleh unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, LSM, dan Ormas ini. Forum tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai kebijakan baru FSC, serta peran dan tanggungjawab para pihak dalam implementasinya termasuk dampak dan manfaatnya.

Forum ini, lanjut Pj Sekda Riau, juga diharapkan dapat merumuskan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Sehingga, proses implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Dengan pemahaman yang baik yang dimiliki oleh para pihak, diharapkan menjadi pendorong bagi pemegang hak kelola hutan untuk mampu memenuhi standar sertifikasi sesuai tuntutan pasar," ujarnya.

"Kondisi ini untuk memperkuat posisi  Provinsi Riau di pasar global dan hilirisasi komoditi kehutanan yang memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kegiatan masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut Taufik menuturkan bahwa, Pemprov Riau memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dukungan para pihak.

Melalui tujuan pembangunan berwawasan lingkungan Riau hijau yang menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas terutama bagi masyarakat di tingkat tapak.

"Komitmen ini sejalan dengan kebijakan untuk penurunan emisi karbon sektor hutan dan lahan dalam rangka pengendalian perubahan iklim," jelasnya.

Taufik berharap manfaat ekonomi yang lebih dapat diperoleh dari kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan, termasuk kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan. 

"Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Riau mendukung kiprah FSC di Indonesia untuk mensosialisasikan seluas luasnya, baik standar kinerja, kebijakan, dan prosedur yang wajib diikuti oleh pemegang hak agar dapat bergabung dalam skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari," jelasnya.

"Saya memikiliki keyakinan, dengan komitmen dan semangat kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan, akan memberikan arah dalam pengembangan usaha sektor kehutanan, seiring dengan tuntunan pasar global yaitu mengedepankan nilai-nilai kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan," tutupnya