Pekanbaru - Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani mengikuti Rapat Koordinasi tentang penyelesaian penataan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di instansi Pemerintah Daerah (Pemda). Rapat tersebut ia ikuti secara virtual di RCC Menara Lancang Kuning, Rabu (08/01).

Memimpin rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulainya dengan menjelaskan bagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku. Bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

"Kita benahi yang sudah ada, tenaga yang sudah ada. Jangan ditambah terus lalu yang lama dibiarkan saja. Nanti akan menjadi masalah," tegas Tito.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, penataan ini harusnya sudah selesai pada Desember 2024. Namun, pada kenyataannya tidak semua Pemda selesai mengurus penataan tersebut.

"Dalam penataannya, harus ada pertimbangan menghindari PHK masal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Rini.

"Tujuan penataan ini untuk memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN. Kita lakukan pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," terangnya.

Rini sampaikan, pendaftaran PPPK tahap 2 kembali diperpanjang sampai 15 Januari 2025. Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kita buka periode 2, buka ruang seluas mungkin untuk pegawai non-ASN mengikuti seleksi calon PPPK. Periode 1 sudah menerima pengumuman kelulusannya," ucap Rini.

"Optimalisasinya kita lakukan periode kedua, sudah dilakukan pengumuman akan dilaksanakan perpanjangan seleksi sampai tanggal 15 Januari," imbuhnya.