Pekanbaru - Pemanfaatan transformasi digital diharapkan membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pondasi digital adalah digital public infrastructure, salah satunya yaitu digital payment yang merupakan fokus dari Portal Nasional.

“Digital payment ini adalah sistem pembayaran digital yang perlu mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), memastikan transaksi dapat dilakukan secara instan dan aman,” ujar Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024, di Jakarta, Senin (23/09).

Menteri Anas menjelaskan, dalam membangun ekosistem digital nasional, kolaborasi antara instansi pemerintah, media, universitas, industri, dan komunitas sangat dibutuhkan. Menurutnya, tidak ada satupun aktor yang mencapai tujuan tanpa memengaruhi aktor yang lain.

“Bank Indonesia telah menginisiasi bagaimana digital payment ini bisa bekerja dengan baik. Tentu teman-teman pemda, para gubernur, para kepala daerah perlu terus melakukan kolaborasi yang tadi telah disampaikan pencapainya dari waktu ke waktu, grafiknya terus meningkat,” ungkapnya.

Diharapkan, satgas P2DD melalui peran sentral Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dapat berperan aktif dalam penyediaan layanan pembayaran digital sebagai bagian dari pondasi Digital Public Infrastructure. Termasuk mengkonsolidasikan transaksi keuangan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di seluruh Indonesia.

“Langkah ini dapat diakselerasi melalui dukungan penerapan Portal Nasional, karena di bulan September ini kita akan melakukan rilis terbatas INAku, INAgov, INApas, yang di dalamnya terdapat layanan-layanan termasuk layanan digital payment,” tegas Mantan Kepala LKPP tersebut.

Selanjutnya, Menteri Anas mencontohkan praktik baik dari pemanfaatan digital di berbagai negara. Disampaikan, pemanfaatan digital di India mempersingkat 40 tahun pembangunan, dari proyeksi 47 tahun, dengan digital payment, digital id, dan data exchange, tecapai hanya dalam waktu 7 tahun. Sementara itu, Estonia berhasil melipatgandakan PDB dan China melalui inklusi keuangan digital dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Menurut Mantan Bupati Banyuwangi ini, dengan digital payment ini bisa mendorong percepatan transparansi. “Terima kasih Pak Menko, Bu Menkeu, mudah-mudahan dengan kerja kerasnya kedapan daerah bisa terus bangkit dengan digitalisasi khusunya digital payment,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, ditengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia relatif solid. Ekonomi Indoensia pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Sementara, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan.

"Ini adalah hasil kerja sama semua pihak, termasuk disini adalah infrastruktur digital. Tentu kedepan yang perlu diperhatikan juga, Indonesia mempertahankan daya beli dari kelas menengah, kemudian juga membuka pasar ekspor," ujarnya.

Terkait digitalisasi, Airlangga menjelaskan, Indonesia selaku pimpinan KTT ASEAN tahun 2023, sudah mendukung Digital Economy Framework Agreement (DEFA), untuk itu P2DD sangat penting, salah satunya untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik, transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan digitalisasi sistem pembayaran dimulai dari blueprint sistem pembayaran Indonesia, yang diluncurkan pada tahun 2019 dan sampai 2025, dan telah diperbarui sampai 2030.

Melalui blueprint sistem pembayaran, Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai insiatif program pusat dan daerah untuk menjadikan digitalisasi. “Melalui pengembangan Qris, Qr Indonesia Standart, melalui Bi Fast, kartu kredit Indonesia segmen pemerintah, dan berbagai aspek kita terus kembangkan, dan ini menjadi dukungan bagaimana untuk mempercepat digitalsasi pembayaran tidak hanya ekonomi keuangan nasional tapi juga keuangan daerah,” ujarnya.

Dijelaskan, digitalisasi pembayaran juga berkontribusi postif bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional di pusat dan daerah. Digitalisasi juga memperkuat tatakelola pemerintahan dan mendukung efisiensi pemerintah.