PEKANBARU – Provinsi Riau berhasil meraih prestasi gemilang dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Berdasarkan data terbaru, jumlah desa mandiri di Riau telah mencapai 853 desa, sebuah peningkatan yang signifikan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Provinsi Riau, Djoko Edy Imhar menyebutkan, prestasi ini tidak lepas dari kesuksesan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Dijelaskan, P3PD merupakan program pelatihan intensif ini diikuti oleh hampir seluruh desa di Riau dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam program P3PD, terutama dari Kemendagri juga Dinas PMD kabupaten kota di Provinsi Riau,” ungkap Joko  di Pekanbaru, Kamis (19/92024) malam.

Lebih lanjut, Joko mengaku, berkat program P3PD, Provinsi Riau berhasil naik peringkat dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dan kini menempati posisi ketiga secara nasional di bawah Bali dan DIY Yogyakarta.

"Indeks Desa Membangun Provinsi Riau termasuk berstatus maju, sebab mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 masih di posisi 17 Nasional dan 2023 di posisi 7 Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat desa di Riau semakin membaik," ujarnya.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa, salah satunya adalah pengelolaan anggaran yang semakin besar. 

"Namun, meski begitu pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen guna memberikan dukungan dan pendampingan kepada desa-desa di Provinsi Riau dalam mengatasi tantangan juga permasalahan dan perubahan untuk kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat kita," tandas Djoko.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan P3PD selama 3 hari. Kegiatan dilaksanakan di Pekanbaru, mulai 17-20 September 2024.

Acara tersebut diikuti oleh 44 desa dan 176 peserta, dengan total 236 desa dan 944 peserta. Terdiri dari Kepala Desa, PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa.